Kompas.com - 27/12/2019, 13:10 WIB
Ketua umum APINDO saat diwawancarai media di Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/ELSA CATRIANAKetua umum APINDO saat diwawancarai media di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mendukung wacana pemerintah mengubah upah tetap dari per bulan menjadi hitungan per jam.

"Saya rasa bagus sih karena lebih fleksibel. Sekarang trennya apalagi anak muda kalau kerja hitungannya per jam," kata Hariyadi kepada Kompas.com, Kamis (27/12/2019).

Hariyadi menilai, sistem upah yang didasarkan hitungan per jam membuat aturan kaku pada gaji tetap bulanan tidak menarik lagi.

"Mereka enggak perlu dalam satu hari harus kaku 8 jam. Yang paling pentingkan jumlah jam kerja yang disepakati itu berapa," jelasnya.

Baca juga: Jadi CEO di Induk Google, Ini Gaji yang Didapat Sundar Pichai

Menurut Hariyadi, sistem ini akan menguntungkan perusahaan dan pekerja.

"Ya siap lah, kalau kita enggak ada masalah. Dan itu sudah biasa di negara lain juga melakukan hal yang sama. Itu juga bagus ke pekerjanya jadi dia bisa lebih fleksibel," katanya.

Sementara terkait dengan nominal penggajian, Hariyadi menyebut hal itu bergantung pada kebijakan perusahaan. Mengingat ini masih dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, maka terkait patokan nominal memiliki parameter yang banyak.

"Kalau untuk saran nominal itu nanti kesepakatannya. Ada patokan yang nanti akan ditetapkan dan proporsional dari situ. Apakah upah minimumnya atau upah di perusahaan itu, secra rata-rata. Jadi parameternya banyak," ungkapnya.

Baca juga: Ditanya soal Gaji Saat Wawancara Kerja, Begini Jawabnya

Ia kemudian mencontohkan, perusahaa fast food yang memiliki sistem penggajian yang berbeda. Misalkan fast food A meberikan gaji Rp 3 juta per bulan kepada karyawannya. Sementara perusahaan fast food B memberikan gaji Rp 3,5 juta per bulan. Untuk gaji per jam, tinggal dihitung proporsionalnya saja.

"Ya itu proporsional saja dijadiin per jam kan bisa. Kita tinggal tunggu regulasinya saja dan ini nanti sesuaikan," ungkapnya.

Ia berharap dengan pembayaran sistem per jam ini akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap.

"Ini sudah bagus kok, harapannya (serapan) tenaga kerja bisa lebih besar. Dengan dihitung begitu kan orang lebih tertarik dan perusahaan akan lebih bisa fleksibel juga," tegasnya.

Baca juga: Jokowi Wacanakan Gaji Bulanan Diganti Upah Per Jam, Setuju?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Kilang Pertamina Internasional Gandeng TPPI Tekan Impor Petrokimia

Whats New
Mengenal Won,  Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Mengenal Won, Mata Uang Korea Selatan Lebih Dekat

Spend Smart
Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Cara Bayar PDAM di ATM Bank Mega dan Aplikasi M-Smile

Spend Smart
1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

1.400 Karyawan Undurkan Diri, Bank KB Bukopin: Dapat Pesangon, Asuransi, hingga Pelatihan

Whats New
Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Syarat dan Cara Pengajuan Kartu Kredit BCA Terbaru

Spend Smart
Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Begini Kejelasan Nasib Honorer yang Tak Dipakai Lagi Mulai 2023

Whats New
Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Apa Itu Virtual Account, Manfaat dan Cara Bayarnya dalam Transaksi Keuangan?

Spend Smart
Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Cara Top Up OVO lewat BNI Mobile, ATM, iBank Personal, dan Kartu Debit

Spend Smart
Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Tinjau Kesiapan Operasional Tol Trans Sumatera, Menteri PUPR Minta Jalan yang Rusak Tuntas April Tahun Ini

Whats New
Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Ingin Investasi Tanpa Riba? Sukuk Solusinya

Spend Smart
ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

ASN Siap-siap Pindah ke IKN Nusantara, Jumlah yang Pindah hingga Rumah Dinasnya Masih Dibahas

Whats New
Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Akhir Pekan Emas Antam Kembali Turun Rp 2.000, Ini Daftar Harganya

Whats New
Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Cara Transfer ke Bank Lain Lewat BI Fast BSI dengan Biaya Rp 2.500

Spend Smart
Resolusi Awal Tahun, 10 Cara 'Financially Fit' dengan Atur Gaji Bulanan

Resolusi Awal Tahun, 10 Cara "Financially Fit" dengan Atur Gaji Bulanan

Work Smart
Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Jokowi Ralat Janjinya, Ongkos Ibu Kota Baru Kini Boleh Bebani APBN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.