Mantan Dirut Jiwasraya: Holding BUMN Asuransi Saja Tak Cukup...

Kompas.com - 27/12/2019, 20:03 WIB
Mantan Dirut Jiwasraya Asmawi Syam di Jakarta, Jumat (27/12/2019) Kompas.com/MUTIA FAUZIAMantan Dirut Jiwasraya Asmawi Syam di Jakarta, Jumat (27/12/2019)
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama Jiwasraya Asmawi Syam mengungkapkan, holding BUMN asuransi tak akan cukup untuk menyelesaikan masalah gagal bayar Jiwasraya.

Saat menjabat sebagai Dirut Jiwasraya pada 2018 silam, Asmawi mengatakan mengusulkan adanya holding BUMN asuransi. Kini rencana itu sedang digodok oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Itu (holding asuransi) juga dipikirkan di periode saya dan berlanjut sekarang. Pak Erick juga bilang mendukung itu, ini bisa saling dukung. Namun itu enggak cukup," ujar Asmawi saat berbincang, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Ini Langkah Erick Thohir Atasi Masalah Gagal Bayar Jiwasraya

Mantan Dirut BRI periode 2015-2017 ini juga menilai, strategi revaluasi aset dan reasuransi tak akan cukup ampuh untuk menyehatkan kembali Jiwasraya. Saat ini ucapnya, strategi itu sedang dilakukan.

Ia mengatakan, revaluasi aset justru harus menambah kewajiban perpajakan karena nilai aset yang lebih besar.

Dengan melakukan revaluasi aset, maka perseroan hanya akan menambah ekuitas perusahaan tanpa menyelesaikan masalah kebutuhan likuiditas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, perseroan memiliki polis yang jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada nasabah senilai Rp 12,4 triliun.

Baca juga: Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Tinggal Cerita, Ini Penjelasan KKP

Solusi lain yaitu reasuransi juga dinilai tak cukup efektif untuk menjawab masalah perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Begitupula dengan pembentukan anak perusahaan Jiwasraya Putra yang diharapkan bisa menarik investor untuk menyehatkan perusahaan

"Ada dua strategi yang sudah direncanakan dan saat ini sedang dilakukan, yaitu revaluasi aset, kemudian ada reasuransi. Namun sebenarnya itu tak cukup, karena masalah jiwasraya adalah masalah likuiditas, sementara kalau revaluasi aset hanya menaikkan nilai aset dan tidak ada cash in," kata dia.

Baca juga: Cerita Mantan Dirut Jiwasraya: Masalah Datang Sebelum Dicari

Menurut Asmawi, perseroan perlu melakukan pembenahan internal seperti menyusun konsep tata kelola perusahaan yang sehat.

Selain itu, Jiwasraya juga dinilai perlu mulai merambah jenis produk asuransi lain seperti unitlink di mana risiko investasi tak sepenuhnya dibebankan kepada perseroan namun juga nasabah.

"Udah disiapkan untuk jual unitlink tapi enggak mudah karena Jiwasraya lebih sering jual saving plan. Saat itu kita sudah mempersiapkan untuk unitlink, cuma human resource-nya seperti apa? Harus merubah mindset para pegawai kita," kata Asmawi.

Baca juga: Mantan Dirut Garuda Ari Askhara Terancam Pidana Penjara

Asmawi sendiri menjabat secara efektif sebagai Dirut Jiwasraya selama dua bulan dari 27 Agustus hingga 5 November 2018,

Adapun SK pengangkatannya telah terbit per 18 Mei 2018. Dalam masa jabatannya yang singkat tersebut, Asmawi dihadapkan pada masalah gagal bayar polis JS Saving Plan yang jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar Rp 802 miliar.

Baca juga: Jiwasraya Gelontorkan Rp 13,5 Miliar untuk Manchester City, Ini Rinciannya



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

BUMN Sarinah Buka Banyak Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Cara Mendaftarnya

Work Smart
PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

PPKM Level 4 Diperpanjang, Sewa Toko di Mal Bebas Pajak hingga Agustus

Whats New
Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Aturan Terbaru Naik Kereta, Penumpang KA Lokal Tak Wajib Kartu Vaksin

Whats New
Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Soal Bank Syariah Kejam, Ini Klarifikasi Jusuf Hamka

Whats New
Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Pemerintah Bakal Permudah Impor Oksigen dan Obat di Wilayah Perbatasan

Whats New
[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

[POPULER MONEY] Keputusan soal PPKM Level 4 | Tanggapan MUI soal Bank Syariah Melakukan Pemerasan

Whats New
PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

PPKM Level 4 Berlanjut, Pemerintah Bakal Tingkatkan Testing di 7 Wilayah Jawa-Bali

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Simak, Ini Ketentuan Operasional Industri hingga Warteg di Wilayah PPKM Level 3

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

PPKM Level 4 Diperpanjang, Luhut Ancam Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

Whats New
Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Daftar 33 Daerah yang Turun Status Jadi PPKM Level 3

Whats New
Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Mal Per Juni-Agustus 2021

Whats New
Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Level 4 Diperpanjang Sampai 2 Agustus, Ini Aturan Lengkapnya

Whats New
Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 4 Jakarta

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ini Daftar Usaha Kecil yang Dapat Pelonggaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X