Simpang Siur Rencana Edhy Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi

Sebagai catatan, benih lobster yang diselamatkan dari penyelundupan sejak 2015 sampai 12 Maret 2019 sebanyak 6.999.748 ekor dengan perkiraan nilai Rp 949,48 miliar.

Larangan ekspor bayi lobster memang membuat angka penyelundupan meningkat tajam. Di awal-awal pemberlakuannya tahun 2016 oleh Susi Pudjiastuti, ada lonjakan penindakan penyelundupan benih.

Baca juga: Edhy Prabowo Soal Ekspor Benih Lobster: Belum Ada Keputusan Final

Penindakan terhadap jaringan sindikat penyelundupan benih lobster berlangsung di sejumlah wilayah. seperti di Batam, Bandara Soekarno-Hatta, Tempat Pelelangan Ikan Kamal, serta wilayah Tangerang dan Jakarta Barat

Di kesempatan terpisah, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tb Ardi Januar mengatakan, hingga saat ini KKP masih terus melakukan kajian mendalam, tentunya dengan melibatkan para ahli dan pakar.

"Selain itu, KKP juga ingin terus mendengarkan masukan langsung dari masyarakat, khususnya para nelayan. Karena itulah Menteri Edhy melakukan kunjungan ke NTB dan menjumpai para nelayan," kata TB Ardi.

Respon Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan rencana mencabut larangan ekspor bibit lobster, harus dilihat dari efek kemanfaatan dan lingkungannya.

Jokowi mengingatkan, ekspor bibit lobster harus memperhatikan faktor keseimbangan. Artinya, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak.

Menurutnya, nasib nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penangkapan benih lobster juga perlu diperhatikan.

"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar. Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan (ekspor)," tegas Jokowi.

Baca juga: Susi Tidak Setuju Lobster Dibudidaya, Apa Alasannya?

Dikatakan Jokowi, rencana revisi yang didengungkan Edhy masih sifatnya kajian yang melibatkan banyak pakar.

"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujar Jokowi.

"Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," tambahnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Fika Nurul, Ihsanudin) | Editor: Erlangga Djumena, Yoga Sukmana, Kristian Edianto.