Kegerahan Wapres Hingga Menkominfo Gara-gara Netflix Mangkir Pajak

Kompas.com - 29/12/2019, 12:01 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers setelah acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin gerah dengan perusahaan Perusahaan teknologi over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Netflix, lantaran tak mematuhi aturan perpajakan di Indonesia.

Ditegaskannya, semua perusahaan teknologi harus membayar pajak jika memungut pendapatan di Indonesia.

"Kita ingin (Kementerian) Kominfo (Komunikasi dan Informatika) untuk lebih serius menangani soal film-film ini," kata Ma'ruf seperti dikutip pada Minggu (29/12/2019).

"Kemudian juga soal perpajakan saya minta juga saya minta Kemenkeu (Kementerian Keuangan) untuk bagaimana menangani soal ini antara Menkominfo dan Menkeu saya kira itu," kata Ma'ruf menambahkan.

Menurut mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa ini, pendapatan dari pelanggan di Indonesia yang diraup perusahaan OTT seperti Netflix sangat besar, sehingga perlu ketegasan dalam urusan pajak.

"Semua harus bayar pajak. Semua itu, itu akan ada ditertibkan oleh Kemenkeu. Saya kira itu soal hasil dari kebijakan yang diambil oleh dua kementerian (Kemenkeu dan Kominfo)," tegasnya.

Baca juga: Wapres Minta Netflix Bayar Pajak

Mengutip data Statista, sebuah situs penyedia market data, Netflix saat ini memiliki 481.450 pelanggan di Indonesia pada 2019. Pada tahun 2020, Statista memprrdiksi jumlah pelanggan Netflix naik menjadi 906.800.

Terancam denda

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. menegaskan pemerintah akan memburu pajak perusahaan-perusahaan OTT melalui Undang-undang Omnibus Law Perpajakan.

Menurutnya, aturan tersebut kini tengah dalam pembahasan. Ia berharap regulasi tersebut bisa segera diajukan ke DPR dan disahkan sehingga memiliki payung hukum.

"Kalau enggak bayar pajak, itu melanggar undang-undang, baik dalam negeri maupun luar negeri, pasti ada sanksinya," jelasnya.

Halaman:
Baca tentang


Sumber kompas.com
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Kampus Vokasi Kementerian ESDM Buka Penerimaan Baru Untuk Lulusan SMA Sederajat

Rilis
Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Menhub Beri Lampu Hijau Sinarmas Bangun Stasiun Jatake

Rilis
IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

IHSG Menguat 0,27 Persen Dalam Sepekan, Ini Prediksi Untuk Pekan Depan

Whats New
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Level Rp 923.000 per Gram

Whats New
Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Ini Jenis-jenis Pinjaman dan Bunga di Pegadaian Terbaru

Earn Smart
Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Aturan Baru Jokowi, Pemda Tak Bisa Asal Pungut Pajak dan Retribusi

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Ditutup Siang Ini

Whats New
[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

[POPULER MONEY] Impor Beras Setelah Serukan Benci Produk Asing | Ribuan Alumni Kartu Prakerja Jadi Wirausaha

Whats New
Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Pertamina Targetkan Kilang Hijau Cilacap Beroperasi Desember Tahun ini

Rilis
Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Khusus Kargo dari Surabaya ke Hongkong

Garuda Indonesia Buka Rute Penerbangan Khusus Kargo dari Surabaya ke Hongkong

Rilis
Berputar-putar 1 Jam, Lion Air Surabaya-Ambon Dialihkan ke Sorong

Berputar-putar 1 Jam, Lion Air Surabaya-Ambon Dialihkan ke Sorong

Whats New
Untung Rugi Jika Perusahaan Anda Go Public di BEI

Untung Rugi Jika Perusahaan Anda Go Public di BEI

Work Smart
Selain Perusahaan Bangkrut, Ini 6 Penyebab Karyawan Terkena PHK

Selain Perusahaan Bangkrut, Ini 6 Penyebab Karyawan Terkena PHK

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X