Sederet Kekhawatiran Serikat Pekerja Terhadap Omnibus Law Jokowi

Kompas.com - 30/12/2019, 11:54 WIB
Puluhan ribu buruh yang terdiri dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek melakukan aksi long march dari Bunderan Hotel Indonesia menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2012). Pada aksi ini para buruh menuntut penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, dan jaminan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014. VITALIS YOGI TRISNAPuluhan ribu buruh yang terdiri dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek melakukan aksi long march dari Bunderan Hotel Indonesia menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2012). Pada aksi ini para buruh menuntut penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, dan jaminan kesehatan seumur hidup bagi seluruh rakyat mulai 1 Januari 2014.
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat pekerja mengungkapkan sederet kekhawatiran terhadap omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Omnibus law dirancang pemerintah dengan meleburkan 1.194 pasal di 82 UU menjadi satu undang-undang yakni UU Cipta Lapangan Kerja. Salah satunya yakni UU Ketenagakerjaan.

Hal inilah yang mengusik serikat pekerja. Lantas apa saja yang dikhawatirkan serikat pekerja? berikut daftarnya:

1. Menghilangkan Upah minimum

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut Omnibus Law akan hilangkan upah minimum. Hal ini disampaikan Said melalui siaran media yang diterima Kompas.com, Senin (30/12/2019).

"Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," kata Said.

Sebaliknya, ia menilai omnibus law hanya akan menghancurkan kesejahteraan para pekerja.

Baca juga: Serikat Buruh Sebut Omnibus Law Cita Rasa Pengusaha

Said mengatakan, berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, omnibus law dikhawatirkan menghilangkan upah minimum.

"Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan sistem upah per jam," kata Said.

Serikat pekerja khawatir, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X