Kuota BBM Subsidi Jebol, BPH Migas Minta Pertamina Berbenah

Kompas.com - 30/12/2019, 16:02 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pertamina berbenah dalam urusan penyaluran BBM subsidi.

Sebab BPH Migas mengungkapkan, terjadi kelebihan suplai (over kuota) BBM bersubsidi pada 2019.  Kuota BBM bersubsidi tahun 2019 ditetapkan sebesar 14,5 juta kiloliter (KL).

Namun, saat ini kuota telah tembus hampir 16 juta KL alias terjadi kuota jebol sebesar 1,3-1,5 KL atau sekitar Rp 3 triliun.

Bahkan, BPH Migas memprediksi jebolnya kuota BBM bersubsidi bakal melebar hingga 2020. Pasalnya pemerintah kembali menetapkan kenaikan BBM bersubsidi melalui Nota Keuangan RAPBN 2020 sebanyak 15,87 juta KL terdiri dari 15,31 juta KL minyak solar dan 0,56 juta KL minyak tanah.

Baca juga: Banyak Penyimpangan, Kuota BBM Subsidi Diprediksi Jebol Lagi pada 2020

Meski hanya mengalami kenaikan 800.000 KL atau sekitar 5,03 persen, jebolnya BBM bersubsidi pada 2020 diprediksi mencapai 700.000 KL.

"Jadi dari 14,5 KL ada kenaikan tahun 2020. Kenaikan cuma 800.000 KL. Kalau mengacu realisasi tadi, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sama, maka akan terjadi potensi pada tahun 2020 over kuota lagi Sekitar 700.000 KL," terang Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Untuk menghindari jebol kuota semakin dalam, pihaknya meminta seluruh badan usaha, termasuk Pertamina, berbenah dengan menyalurkan BBM subsidi dengan tepat sasaran.

"Ini akan terjadi over kuota lagi. Jadi kami minta Pertamina maupun AKR Corporindo bisa menyalurkan BBM tepat sasaran. Karena masih banyaknya penyimpangan, tidak tepat sasaran, tidak tepat volume, dan tidak sesuai dengan amanah," ucapnya.

Baca juga: Jadwal Penutupan Jalur Puncak Jelang Malam Tahun Baru 2020

Tak hanya itu, pihaknya mengusulkan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014. Dia bilang, Perpres perlu ada penyesuaian lebih lanjut dengan merevisi beberapa poin.

Misalnya, kereta barang dan kendaraan beroda 6 yang kerap mendapat BBM bersubsidi, tak boleh lagi diberikan. Sebab kenyataannya, mobil kosong yang tak mengangkut barang apapun kerap mengisi BBM bersubsidi.

Selanjutnya, BBM subsidi juga diusulkan tidak lagi diberikan kepada kapal ikan di atas 10 gross ton (GT). Hanya kapal di bawah 10 GT yang diperbolehkan mendapat subsidi BBM.

"Ini Bu Susi malah yang mengusulkan waktu itu. Jadi kalau diatas 10 GT tetap menggunakan BBM non-subsidi. Nah kalau itu semua disetujukan ini nggak akan over kuota. Makanya kami pernah mengusulkan kepada Menteri ESDM agar perlu ada penyesuaian," pungkasnya.

Baca juga: Ini Tujuan Jokowi Buat Skema Upah Per Jam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam 'Leader's Declaration' G20

Y20 Didorong Jadi Solusi Konkret dan Rumusan Rekomendasi dalam "Leader's Declaration" G20

Whats New
Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Harga Mie Instan Melonjak, Kementan Ajak Masyarakat Waspada Ancaman Krisis Pangan Global

Rilis
Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Nakes Bakal Lebih Dulu Terima Vaksin Dosis Keempat, Kapan untuk Masyarakat Umum?

Whats New
Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Brand Lokal Makin Dilirik, Ini Kisah UMKM yang Raup Cuan melalui Shopee

Smartpreneur
Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Biaya Balik Nama Motor 2022 serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Spend Smart
Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Sri Mulyani Waspadai Lonjakan Inflasi Imbas Ketidakpastian Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.