Kuota BBM Subsidi Jebol, BPH Migas Minta Pertamina Berbenah

Kompas.com - 30/12/2019, 16:02 WIB
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa berkunjung ke SPBU 54.86104 Maumere, Selasa (24/12/2019). DOK. BPH MigasKepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa berkunjung ke SPBU 54.86104 Maumere, Selasa (24/12/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pertamina berbenah dalam urusan penyaluran BBM subsidi.

Sebab BPH Migas mengungkapkan, terjadi kelebihan suplai (over kuota) BBM bersubsidi pada 2019.  Kuota BBM bersubsidi tahun 2019 ditetapkan sebesar 14,5 juta kiloliter (KL).

Namun, saat ini kuota telah tembus hampir 16 juta KL alias terjadi kuota jebol sebesar 1,3-1,5 KL atau sekitar Rp 3 triliun.

Bahkan, BPH Migas memprediksi jebolnya kuota BBM bersubsidi bakal melebar hingga 2020. Pasalnya pemerintah kembali menetapkan kenaikan BBM bersubsidi melalui Nota Keuangan RAPBN 2020 sebanyak 15,87 juta KL terdiri dari 15,31 juta KL minyak solar dan 0,56 juta KL minyak tanah.

Baca juga: Banyak Penyimpangan, Kuota BBM Subsidi Diprediksi Jebol Lagi pada 2020

Meski hanya mengalami kenaikan 800.000 KL atau sekitar 5,03 persen, jebolnya BBM bersubsidi pada 2020 diprediksi mencapai 700.000 KL.

"Jadi dari 14,5 KL ada kenaikan tahun 2020. Kenaikan cuma 800.000 KL. Kalau mengacu realisasi tadi, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sama, maka akan terjadi potensi pada tahun 2020 over kuota lagi Sekitar 700.000 KL," terang Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menghindari jebol kuota semakin dalam, pihaknya meminta seluruh badan usaha, termasuk Pertamina, berbenah dengan menyalurkan BBM subsidi dengan tepat sasaran.

"Ini akan terjadi over kuota lagi. Jadi kami minta Pertamina maupun AKR Corporindo bisa menyalurkan BBM tepat sasaran. Karena masih banyaknya penyimpangan, tidak tepat sasaran, tidak tepat volume, dan tidak sesuai dengan amanah," ucapnya.

Baca juga: Jadwal Penutupan Jalur Puncak Jelang Malam Tahun Baru 2020

Tak hanya itu, pihaknya mengusulkan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014. Dia bilang, Perpres perlu ada penyesuaian lebih lanjut dengan merevisi beberapa poin.

Misalnya, kereta barang dan kendaraan beroda 6 yang kerap mendapat BBM bersubsidi, tak boleh lagi diberikan. Sebab kenyataannya, mobil kosong yang tak mengangkut barang apapun kerap mengisi BBM bersubsidi.

Selanjutnya, BBM subsidi juga diusulkan tidak lagi diberikan kepada kapal ikan di atas 10 gross ton (GT). Hanya kapal di bawah 10 GT yang diperbolehkan mendapat subsidi BBM.

"Ini Bu Susi malah yang mengusulkan waktu itu. Jadi kalau diatas 10 GT tetap menggunakan BBM non-subsidi. Nah kalau itu semua disetujukan ini nggak akan over kuota. Makanya kami pernah mengusulkan kepada Menteri ESDM agar perlu ada penyesuaian," pungkasnya.

Baca juga: Ini Tujuan Jokowi Buat Skema Upah Per Jam



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa Itu Kode Referral yang Sering Dipakai untuk Promosi?

Apa Itu Kode Referral yang Sering Dipakai untuk Promosi?

Earn Smart
Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] 'Deep Talk' dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

[TREN LOVE KOMPASIANA] "Deep Talk" dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

Rilis
Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Whats New
Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Whats New
Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Rilis
Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Whats New
Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Whats New
Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Whats New
BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

BFI Finance Bukukan Laba Bersih Rp 487,4 Miliar Sepanjang Semester I 2021

Rilis
Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Logonya Muncul di Poster Demo Jokowi End Game, Ini Penjelasan ShopeeFood

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Resep Mengolah Daging Kurban: Tengkleng Jeroan dan Roulade | Resep Banana Chocolate Chip Cookies

Rilis
Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Subholding Gas Salurkan Bantuan 50 Tabung Oksigen ke RS UGM Yogyakarta

Rilis
Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Kemenparekraf Gelar Vaksinasi Tanpa Surat Domisili, Ini Jadwal dan Lokasinya

Whats New
Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Dukung Pengembangan SDM, ANJ Jalankan Program PAUD dan TK di Papua Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X