Disebut-sebut dalam Kasus Jiwasraya, Ini Kata Rhenald Kasali

Kompas.com - 31/12/2019, 08:39 WIB
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAGuru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Rhenald Kasali viral usai kasus seretnya keuangan Jiwasraya mencuat ke publik. Dalam sebuah dari sejumlah penghargaan yang diterima Jiwasraya, tercantum tandatangan Rhenald Kasali.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Universitas Indonesia itu mengatakan, ada yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi karena sertifikat yang dikeluarkan BUMN Track itu.

"Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur,” kata Rhenald Kasali dalam siaran pers, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: Curhat Dahlan Iskan soal Masalah Jiwasraya di Pesawat Brompton

Memang, selama ini Rhenald kerap didaulat menjadi juri independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi.

Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan People of the year. Semuanya bersifat non-komersial.

Adapun penghargaan yang terdapat tandatangannya dan diberikan tahun 2018, mengacu pada data-data Jiwasraya tahun 2016 dan 2017. Pada 2016, Jiwasraya dinyatakan untung Rp 1,6 triliun dan meningkat jadi Rp 2,7 triliun pada 2017. Namun, laba bersihnya dikoreksi menjadi Rp 360 miliar.

“Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakuya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik," ucap Rhenald.

Baca juga: Jiwasraya Belum Sampaikan Laporan Keuangan 2018 ke OJK?

Akademisi dan praktisi bisnis ini juga tak habis mengerti jika fraud dikaitkan dengan penghargaan. Pasalnya fraud di dalam perusahaan asuransi itu terjadi secara terselubung pada sisi investasi.

"Sedangkan penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?,” tanyanya.

Sementara itu untuk menangkap pelaku kejahatan, ujarnya, tak bisa dilakukan hanya dengan “asal bicara". Butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja yang telah menimbulkan unsur kerugian negara.

“Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri. Jadi daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk beluk permaian si pelaku," ucap Rhenald.

Baca juga: Hobi Touring, Eks Dirut Jiwasraya Punya 3 Harley Davidson

Sebagai informasi, kasus Jiwasraya merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam.

Laporan itu terkait adanya cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan dan dibiarkan OJK dan KAP. Publik pun tidak tahu selama datanya disimpan erat perusahaan.

Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan, banyak yang merasa dikelabui termasuk akuntan publiknya.

Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018 dan ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.

Baru kemudian muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, “tukang goreng” saham, dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara.

Baca juga: Cerita Mantan Dirut Jiwasraya: Masalah Datang Sebelum Dicari

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X