TATKALA kabinet baru Presien Jokowi-Ma’ruf Amin diumumkan, banyak orang keliru tebak karena mereka menganggap tak ada terobosan baru. Membosankan. Menteri-menterinya banyak dari wajah lama.
Namun, tampilnya nama Erick Thohir, pengusaha muda yang energik, penuh bara idealisme, membuat segalanya berubah. Pemerintahan langsung terkesan bekerja keras.
Erick Thohir datang tentu dengan harapan yang membuncah untuk menggunakan tangan dingin kepengusahaannya untuk membenahi karut-marut pengelolaan ratusan BUMN di negeri ini.
Dan benar, baru resmi menjabat, Erick Thohir telah menjadi perhatian publik dengan gebrakan dan warna-warni kebijakannya.
Dari perombakan direksi dan komisaris sejumlah BUMN, mengubah konsep holding Rini M Soemarno, pembenahan di internal kementerian, hingga pelarangan bagi-bagi suvenir dalam kegiatan RUPS.
Baca juga: Erick Thohir Larang BUMN Beri Suvenir Saat RUPS, Ini Alasannya
Kini kita semua terbelalak dengan BUMN kita yang penuh persoalan berurat berakar, sistematis, dan merugikan negara triliunan. Bukannya memberi kontribusi ke negara, tetapi jadi beban.
Erick datang, semuanya jadi terang benderang bahwa sejumlah BUMN kita memang brengsek luar biasa.
Kita pun mulai bertanya, selama lima tahun terahir ini, Rini Sumarno memimpin kementerian BUMN dengan pemakluman di media betapa bagusnya BUMN di bawah kepemimpinannya. Asetnya luar biasa meningkat dan sebagainya dan seterusnya.
Kini, kita terpaksa mendendang ulang sebuah simponi lama dengan judul “Jangan ada dusta di antara kita.” Dahsyat kan?
Untuk sekedar menyebut beberapa contoh praktik bisnis BUMN kita selama ini. Berpartner dengan swasta, jangan harap saling menguntungkan. Swasta akan dikibuli dengan tangan-tangan birokrasi negara.
Ada BUMN yang jelas-jelas tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang tertulis, tetapi pemilik perusahaan swasta yang menjadi mitranya, dipidanakan. Hebaaat kan?
Ada BUMN yang memilik sejumlah anak perusahaan lalu anak-anak perusahaan itulah yang datang ke pihak swasta yang menjadi mitra kerja BUMN.
Dengan berbagai dalih yang menakutkan dan mengintimidasi swasta, anak-anak perusahaan tersebut berpretensi menguruskan segala kendala administrasi dan birokrasi yang memang sengaja dibuat di BUMN.
Hasilnya, anak-anak perusahaan tersebut lalu diberi saham kosong dari pihak swasta. Hebat kan? Ini namanya tengkulaaaaak.
Baca juga: Erick Thohir Kembali Rombak Direksi BUMN, Kali Ini Giliran ASDP
Kita juga menyaksikan adanya BUMN yang menuntut salah satu kementerian negara karena merasa tanahnya dirampok. Padahal, Menteri tersebut jelas-jelas dalam Undang-Undang memiliki kewenangan mengatur kawasan yang dimaksud, sementara BUMN tersebut hanya ditopang oleh sebuah Keppres.