Omnibus Law Bakal Atur Tunjangan PHK Jadi 6 Bulan Gaji, Ini Penerapan Pemberian Pesangon di Negara Lain

Kompas.com - 03/01/2020, 20:16 WIB
Ilustrasi tenaga kerja konstruksi. Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPRIlustrasi tenaga kerja konstruksi.

Untuk di Thailand, jika PHK dilakukan karena alasan ekonomi, pekerja dengan masa kerja setidaknya enam tahun lebih harus menerima tambahan pesangon selain uang penghargaan masa kerja, yaitu upah untuk 15 hari kerja di setiap tahun pekerjaan (jika bekerja enam tahun artinya akan mendapat 3 bulan upah), dengan jumlah maksimum sama dengan upah 12 bulan.

Sementara untuk uang penghargaan masa kerja dengan masa kerja empat tahun, buruh yang bersangkutan akan mendapatkan pesangon sebesar enam bulan upah.

Adapun di Vietnam, untuk pekerja dengan masa kerja selama empat tahun bakal mendapatkan uang pesangon sebesar empat bulan upah dengan uang penghargaan masa kerja setara dengan dua bulan upah.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pemberian insentif kepada korban PHK setara dengan 6 bulan kerja merupakan skema unemployment benefit alias jaminan bagi pekerja yang akan masuk dalam omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja.

"Sekarang BPJS tidak punya yang namanya unemployment benefit. Jadi orang hanya ada jaminan hari tua, atau jaminan meninggal. Sekarang kita tambahkan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Namun demikian, hal tersebut mendapat penolakan dari kalangan buruh lantaran dinilai merugikan buruh.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam salah satu poin omnibus law di sektor tenaga kerja pemerintah bakal merombak aturan mengenai sistem pesangon menjadi tunjangan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) sebesar enam bulan gaji. Padahal menurut dia, di aturan yang sudah ada saat ini, buruh bisa mendapatkan pesangon dengan besaran maksimal sembilan bulan dan bisa dikalikan dua kali untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 16 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan atau penghargaan masa kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 36 bulan upah lebih," ujar Said.

https://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.severancePay?p_lang=en&p_expandcomments=Y&p_checkbox=Y

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dari Tamtama hingga Jenderal, Ini Gaji TNI AD Plus Tunjangan Per Bulan

Dari Tamtama hingga Jenderal, Ini Gaji TNI AD Plus Tunjangan Per Bulan

Work Smart
Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Belanja Online Dapat Diskon Rp 100.000 dari Pemerintah, Sudah Tahu?

Earn Smart
Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp 2,45 Triliun ke Hutama Karya untuk Pembiayaan Proyek dan Mitra Kontraktor

Rilis
Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Sambut Delegasi G20, Sri Mulyani: Selamat Datang di Bali

Whats New
Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Simak Cara Bayar PBB Online lewat Tokopedia dan m-Banking

Spend Smart
Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Sederet 5 Kilang Minyak Terbesar di Indonesia

Whats New
Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Penutupan Kode Broker Dinilai Bisa Cegah Praktik Ikut-ikutan Jual-Beli Saham

Rilis
Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Nilai Ekspor Mi Instan Indonesia Capai 185 Juta Dollar AS hingga September 2021

Whats New
Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Kemenperin: Indonesia Sudah Mampu Produksi Mesin Lokal yang Bermutu

Whats New
IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

IHSG Ditutup di Zona Hijau, Investor Asing Borong ASII, BMRI, dan KLBF

Whats New
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pengusaha: Pembatasan Harus Disesuaikan Daerah Masing-masing

Whats New
PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

PIP Akan Perbanyak Agen Penyalur Pinjaman Ultramikro di Luar Jawa

Whats New
Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Restrukturisasi Kredit Turun, OJK Minta Perbankan Tetap Lakukan Pencadangan

Whats New
Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Whats New
Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Menko Airlangga Sebut RI Mampu Tangani Pandemi dan Pemulihan Ekonomi secara Seimbang

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.