Drainase Vertikal Penangkal Banjir Jakarta, Sudah Tahu Belum?

Meskipun demikian, ucap Anies, tidak semua kawasan di DKI bisa dibangun sumur resapan. Di Jakarta Utara, misalnya, sumur resapan sulit dibangun karena sebagian wilayahnya adalah rawa dan cekungan.

”Begitu digali 1,5 meter saja sudah ketemu air. Jadi, di tempat yang seperti itu mau tidak mau harus dipompa dulu. Itu sebabnya, saya sering bilang, kalau di Jakarta ini tidak bisa one solution fits all,” ujar Anies.

Perbaikan air tanah

Selain dinilai efektif mengatasi banjir, penerapan drainase vertikal ini juga sekaligus untuk memperbaiki ekosistem keberlangsungan air tanah di Jakarta.

Seperti diketahui, rata-rata penurunan muka tanah DKI Jakarta sekitar 7,5 cm per tahun. Bahkan ada wilayah yang penurunan muka tanahnya mencapai 18 cm per tahun.

Penurunan muka tanah di Jakarta relatif sangat cepat dibanding daerah lain karena besarnya eksploitasi air tanah. Penurunan tanah, seperti dicatat Bappenas, bahkan sudah terjadi sejak tahun 1975.

Jika tak ada upaya serius dari pemerintah daerah maupun pusat, di tahun 2035, diprediksi 35 persen wilayah Jakarta akan berada di bawah permukaan laut, yang dengan kata lain air rob laut akan mencapai di kawasan monas.

Baca juga: Mengenal Lagi Naturalisasi, Cara Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran untuk membangun drainase vertikal di kawasan permukiman warga.

"Kami akan siapkan nantinya anggaran yang bisa digunakan oleh masyarakat ketika masyarakat membangun (drainase vertikal) di kampung-kampung," ucapnya.

Tambah ruang terbuka

Selain itu, Dinas Kehutanan DKI Jakarta mengejar penyelesaian pembangunan 53 taman maju bersama (TMB) hingga akhir 2019.

Selain untuk ruang publik, TMB juga menjadi cara Jakarta mengejar target ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30 persen dari 661,52 kilometer persegi luas wilayah Jakarta.

Kini, luas RTH Jakarta masih 9,9 persen. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, persentase itu terdiri dari 6,90 persen RTH publik dan 3,07 persen RTH privat.

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati, mengatakan, 53 taman seluas lebih dari 5.000 meter persegi ini juga dimanfaatkan sebagai daerah resapan air.

Dari 53 taman, 30 di antaranya sudah selesai dibangun. Sisanya, yakni 23 persen, ditargetkan tuntas 10 Desember 2019.

Baca juga: Naturalisasi Ala Singapura, Selain Atasi Banjir, Sungai Jadi Jernih

”Ke-53 TMB itu dibangun dengan anggaran Rp 130 miliar. Pada 2020, ada 51 TMB yang ditargetkan dibangun dengan anggaran Rp 190 miliar,” ucap Suzi.

Dinas Kehutanan berupaya memenuhi ketersediaan lahan untuk taman dengan melakukan pembebasan lahan. Setiap tahun, dinas menargetkan bisa membebaskan 23 hektar lahan untuk taman. Pada 2018, lahan yang terbebaskan 47 hektar. Tahun ini targetnya juga sama, yakni 23 hektar.

Sementara untuk mengejar RTH privat, Dinas Kehutanan DKI Jakarta mendorong pihak swasta memenuhi RTH 10 persen.