Kapal China di Natuna, Jangan Korbankan Harga Diri Bangsa Indonesia

Kompas.com - 04/01/2020, 16:16 WIB
Sejumlah KIA asing yang berhasil ditangkap kapal pengawasan perikanan. Saat ini KIA asing tersebut kembali merajalela melakukan pencurian ikan di perairan Natuna. KOMPAS.COM/HADI MAULANASejumlah KIA asing yang berhasil ditangkap kapal pengawasan perikanan. Saat ini KIA asing tersebut kembali merajalela melakukan pencurian ikan di perairan Natuna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus satu suara terkait maraknya kapal ikan asing yang masuk ke ke wilayah zona eksusif ekonomi ( ZEE) Indonesia.

Ketua Satgas 115 Mas Achmad Santosa  menyebut bahwa pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menlu, Retno Marsudi menyampaikan pernyataan tegas terhadap ulah kapal nelayan Cina yang didukung oleh kapal kapal China Coast Guard (CCG) menangkap ikan di ZEE Indonesia.

"Seyogyanya ketegasan juga harus diperlihatkan oleh seluruh jajaran kabinet pemerintahan termasuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi serta Menteri Pertahanan harus solid dan satu suara," ujar pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) itu dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Baca juga: Prabowo Subianto soal Kapal China Masuk Natuna: Kita Cool Saja

Sebagai informasi, masa tugas Satgas 115 sendiri berakhir pada 31 Desember 2019 lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat menyatakan, satgas yang dibentuk era Susi Pudjiastuti itu akan diperpanjang.

Menurut pria yang kerap disapa Ota itu, tindakan kapal kapal ikan China masuk ke wilayah ZEEI tersebut bukan yang pertama kalinya.

Paling tidak IOJI mencatat pada tahun 2016 di bulan Februari-Maret, sekelompok kapal ikan China menangkap ikan di ZEE Indonesia dan dilanjutkan invasi di sepanjang tahun 2017. Lalu pada Juni-Agustus 2018 dan Januari 2019 sebelum puluhan KIA , mereka kembali invasi di ZEE Indonesia sampai dengan Desember 2019.

"China sebegai peserta United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) selalu ngotot melakukan invasi ke ZEE Indonesia dengan dalih alasan kesejarahan (History) padahal berdasarkan art 51 ayat 2 hanya mengenal Traditional Fishing Right (TFR) itupun harus ada persyaratan yang ketat dan berdasarkan perjanjian," sebutnya.

Baca juga: Dulu Tenggelamkan Kapal China, Susi: Kenapa Sekarang Tidak Bisa?

Menurut dia, tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kapal pengawas Hiu 11 sempat menangkap KIA Cina Gui Bei Yu 10078 (Kway Fei). Pada saat digiring KKP ke pangkalan terdekat, kapal pengawas KKP diintervensi oleh 2 (dua) China Coast Guard (CCG) dengan kekerasan.

Untuk alasan keselamatan lanjut dia, maka barang bukti kapal dilepaskan, namun seluruh ABK kapal China dipindahkan ke Kapal Pengawas Hiu 11, termasuk nakhoda untuk diperiksa melalui proses hukum.

"Pada saat itu pihak Kemenlu meyampaikan protes keras kepada pemerintah China. Sedangkan Menteri KP Susi Pudjiastuti tidak tanggung tanggung meminta melalui permintaan tertulis kepada pemerintah China untuk menyerahkan kapal ikan yang dilindungi oleh dua CCG untuk diproses secara hukum," sebutnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X