Edhy Prabowo Soal 1.000 Kapal di Natuna: Kita Harus Cool Sikapi Ini

Kompas.com - 06/01/2020, 12:42 WIB
Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti saat acara pisah sambut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019) Pagi. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGEdhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti saat acara pisah sambut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019) Pagi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menjawab soal isu keluar masuknya 1.000 kapal ke perairan Natuna.

Dia bilang, pemerintah dan masyarakat jangan terpancing maupun terprovokasi dengan isu yang beredar tersebut. Pasalnya, pemerintah RI selalu mendahulukan kedaulatan di atas segalanya.

"Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya," kata Edhy Prabowo di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Diapit Malaysia, Kenapa Natuna Malah Gabung Indonesia?

Edhy menuturkan, 1.000 kapal yang terpantau itu mesti dibedakan jenisnya. Bisa saja, kapal-kapal itu bukanlah kapal penangkap ikan ilegal.

Sebab menurut Edhy, perairan Natuna termasuk wilayah yang padat dan termasuk tempat lalu lalang kapal.

"Kalau 1.000 kapal kan kelihatan banyak. Banyak kapal lain yang lewat ya. Itu kapalnya harus dilihat sebagai kapal apa dulu, kapal dagang, transportasi, atau kapal nelayan. Kalau ribuan kapal itukan memang daerah padat, tempat lalu lalang," ucap Edhy.

Sementara itu dia bilang, sudah ada 3 kapal nelayan asing yang menjarah kekayaan laut RI berhasil diamankan. Tiga kapal ini berhasil ditangkap dan diamankan ke pangkalan di Pontianak.

Baca juga: Peta Kekuasaan Dinasti Tang dan Klaim China Atas Natuna

"Kalau kapal nelayannya ada kan sudah kita ambil. Buktinya waktu Vietnam berhasil kita ambil 3. Kita juga minta media mendinginkan suasana karena untuk masalah tindak lanjut akan terus (dilaksanakan) dong," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mengatakan hal yang sama dengan Menteri KP Edhy Prabowo.

Dia memastikan penangkapan 3 kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

Baca juga: Pertamina, Shell, dan Total Turunkan Harga BBM, Cek Perbandingannya

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya beberapa waktu lalu.

Namun, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain. Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan RI-China: Galak di Laut, Mesra di Darat

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Hal yang Bisa Dilakukan untuk Memutus Penyebaran Covid-19 saat “New Normal”

4 Hal yang Bisa Dilakukan untuk Memutus Penyebaran Covid-19 saat “New Normal”

Spend Smart
Harga Emas Antam Anjlok Rp 17.000

Harga Emas Antam Anjlok Rp 17.000

Whats New
CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

Whats New
KKP Kembali Lepasliarkan 95.610 Benih Lobster

KKP Kembali Lepasliarkan 95.610 Benih Lobster

Whats New
Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Whats New
Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X