Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poin-poin Omnibus Law Perpajakan Beres, Tapi Cipta Lapangan Kerja Belum Rampung

Kompas.com - 06/01/2020, 21:26 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Target pemerintah untuk menyerahkan draft omibus law kepada DPR adalah pada pertengahan Desember lalu. Omnibus law pun belum masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas untuk dibahas di masa sidang tahun ini.

Meskisalah satu omnibus law yaitu RUU Ketentetuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekoknomian (Perpajakan) telah dilakukan harmonisasi, namun untuk RUU Cipta Lapangan Kerja masih dalam tahap pembahasan yang alot di ranah internal pemerintah.

"Terkait omnibus law ada dua, yaitu perpajakan yang substansi nya sudah dilakukan harmonisasi dan semuanya. Namun Cipta Lapangan kerja kan menulis banyak hal," ujar Sekretaris Kementerian Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso ketika memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Susi pun menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari pihak-pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan omnibus law.

Menurutnya, hingga saat ini, pihaknya sebagai salah satu tim inti dalam mengusun dan menjabarkan pasal-pasal dalam undang-undang sapu jagat tersebut masih belum memublikasikan poin-poin secara lebih rinci.

Dia pun menjelaskan nantinya draft tersebut baru akan diserahkan kepada DPR pada tanggal 15 atau 16 Januari ketika masa reses DPR rampung dan masuk dalam masa sidang baru.

"Posisi hari ini masih di kami, masih di internal tim. Kan makannya belum pernah lihat kan draft RUUnya, beda dengan perpajakan. Itu pun nanti, masih melalui proses pembahasan di DPR, awal sidang tanggal 15 atau 16 Januari perlu menetapkan ini sebagai prolegnas," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengutarakan terdapat 11 klaster yang terdapat dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, yaitu mengenai penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi dan ketenagakerjaan.

Selain itu juga kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendaliaan lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Salah satu klaster yang masih dalam pembahasan alot adalah klaster ketenagakerjaan yang dikatakan bakal mengatur fleksibilitas jam kerja, proses perekrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK), mempermudah perizinan tenaga kerja asing, sistem pengupahan berbasis jam kerja, aturan mengenai pesangon, serta hubungan antara pekerja dan UMKM.

Namun demikian, Susi mengatakan poin-poin tersebut belum final dan masih dalam pembahasan dengan beberapa asosiasi.

"Kami masih akan melibatkan beberapa asosiasi. Teman-teman konfederasi pekerja sudah kami ajak bicara beberapa, kami menyiapkan ruang diskusi. Mohon dipahami pembahasan masih proses terus beberapa kami sudah laporkan ratas presiden, sudah ada arahan kebijakan secara umumnya, kami kan mendetilkan itu teknis sampai ke pasalnya itu juga sudah proses," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, tapi Rugi Terus

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

OJK Sebut 12 Perusahaan Asuransi Belum Punya Aktuaris

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

OJK Cabut Izin Usaha BPR Syariah Saka Dana Mulia di Kudus

Whats New
Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Ada Indikasi TPPU lewat Kripto, Indodax Perketat Pengecekan Deposit

Whats New
Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Produk Petrokimia Gresik Sponsori Tim Bola Voli Proliga 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com