Luhut soal Natuna: Kalau TNI Terus yang Tampil, Kok Sangar Banget...

Kompas.com - 07/01/2020, 09:32 WIB
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memperkuat tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Nantinya, para petugas patroli perbatasan perairan Indonesia alias coast guard ini akan disatukan dalam Bakamla.

Hal ini mengacu persoalan sejumlah kapal asing terutama dari China yang banyak melintasi perairan di Natuna, Kepulauan Riau. Dengan memperkuat Bakamla maka akan meringankan tugas dari TNI Angkatan Laut. Sebab menurutnya, menghadapi kapal asing yang melintasi perairan Tanah Air hanya perlu dihadapi oleh coast guard.

"Jadi satu semuanya. Kewenangan-kewenangan coast guard ada di Bakamla. Dengan demikian, ada South Chinesse tidak proper ke teknik. Proper teknik itu coast guard, itu aturan internasional. Karena kalau terus TNI yang tampil, kok sangar banget. Itu tidak dibenarkan dalam pergaulan internasional," kata Luhut ditemui di Kantornya Kemenko Marves, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca juga: Ada Konflik AS-Iran, Luhut: Kita So Far Good-good Saja...

Dia menyebutkan, RUU Omnibus Law bagian keamanan kelautan akan segera rampung. Kendati diakui pembahasan Bakamla sudah dirembug sejak eranya masih menjabat sebagai Menko Polhukam, pada tahun 2015 silam.

"Dalam waktu tiga bulan ini (akan rampung). Itu sudah lama dibuat sejak zaman saya masih Menko Polhukam," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD memimpin rapat koordinasi terkait masalah Laut Cina Selatan. Pasalnya, beberapa waktu lalu telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China.

Baca juga: Edhy Prabowo Soal 1.000 Kapal di Natuna: Kita Harus Cool Sikapi Ini

Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Sementara Tiongkok, merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Mahfud pun sempat berdiskusi dengan Luhut membahas tentang lapisan pengamanan yang berlaku di Indonesia saat ini dan masih ada 17 undang-undang yang mengatur kewenangan berbeda-beda dan akan disederhanakan dalam RUU Omnibus Law.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.