Iuran Naik, Peserta Nonaktif BPJS Kesehatan Diproyeksi Capai 60 Persen

Kompas.com - 07/01/2020, 14:02 WIB
Kartu BPJS Kesehatan ShutterstockKartu BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah peserta BPJS Kesehatan nonaktif diproyeksi akan semakin meningkat pada tahun ini. Hal ini menyusul kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 lalu.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan semakin mendorong peserta menjadi nonaktif.

Bahkan, ia memproyeksikan sampai dengan akhir tahun ini jumlah peserta nonaktif akan mencapai 60 persen total peserta mandiri BPJS.

"Dengan iuran lama saja sudah banyak yang nonaktif. Dalam setahun ini saya perkirakan peserta yang nonaktif akan naik menjadi 60 persen," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Peserta yang Turun Kelas Bakal Terus Bertambah

Berdasarkan data yang dia miliki, sampai dengan semester pertama tahun 2019, dari 32 juta peserta mandiri BPJS 49,04 persen diantaranya sudah tidak aktif

"Karena memang peserta menjadi nonaktif karena dua hal yaitu, satu ability to pay (kemampuan membayara) yang rendah. Dua willingnes to pay (keinginan membayar) yang rendah)," tutur dia.

Menurut Timboel, peserta nonaktif akan didominasi oleh peserta mandiri kelas III.

Sebab, peserta di kelas tersebut tidak lagi memiliki opsi untuk turun kelas apabila tidak mampu membayar iuran.

Oleh karenanya, Timboel menilai pemerintah perlu segera menyelesaikan proses cleansing data peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Baca juga: BPJS Kesehatan: Utang Rp 14 Triliun ke Rumah Sakit Lunas di 2020

Dengan demikian, peserta yang tidak mampu membayar iuran kelas III dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta PBI.

"Kalau diperiksa ternyata orang mampu, maka dia tetap harus membayar iuran Rp 42.000," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras memastikan bahwa pemerintah siap memfasilitasi warga yang ingin mendaftar sebagai peserta PBI.

Tercatat sampai dengan saat ini jumlah peserta kelas III yang menunggak iuran mencapai 9 juta jiwa. Kementerian Sosial akan mendata lebih detail mengenai alasan peserta yang menunggak tersebut.

"Kemungkinan terjadi kelas 3 drop out karena miskin tidak mampu atau variabel lain. Pemerintah tidak ingin menyusahkan masyarakat apalagi terbukti tidak mampu," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X