Ketua KPK Temui Sri Mulyani Bahas Status Pegawai KPK

Kompas.com - 07/01/2020, 14:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hari ini, Selasa (7/1/2020) berkunjung menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya.

Firli menjelaskan, di dalam pertemuan tersebut dirinya membahas mengenai beberapa perubahan dalam struktur KPK yang tertuang dalam UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Termasuk mengenai ketetapan gaji pegawai yang bakal menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Firli pun memastikan, dibutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk masa transisi status pegawai KPK menjadi PNS. Dalam masa transisi tersebut, hak keuangan pegawai tidak akan dilakukan pengurangan.

"Selanjutnya bagaimana dengan posisi selama dua tahun masa transisi disampaikan oleh menteri keuangan bahwa seluruh hak keuangan pegawai KPK tetap dibayarkan utuh tanpa ada pengurangan apapun. Sambil menunggu ketentuan dan peraturan yang mengatur selanjutnya," ujar Firli.

Baca juga: Menpan RB Soal Pegawai KPK Jadi ASN: Ada Proses Seleksi Dong...

Senada dengan Firli, Sri Mulyani menyampaikan di masa transisi, hak keuangan pegawai KPK akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KPK sendiri memiliki mekanisme pembayaran gaji per bulan kepada para pegawai, berikut dengan tunjangan tahunan dan bulanan.

"Sesuai arahan presiden bahwa tidak boleh ada pengurangan hak keuangan dari pegawai, sehingga dalam dua tahun sebelum sampai kemudian adanya peraturan baru yang melandasi status pegawai dan hak keuangan terhadap para pegawai KPK, kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam perubahan status pegawai menjadi PNS seusai dengan perubahan undang-undang, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan dengan kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

"Itu yang kita bahas mengenai kepastian sehingga KPK tetap bisa berjalan, anggaran yang sudah disampaikan kepada KPK untuk 2020 tetap bisa berjalan seperti biasa termasuk anggaran untuk kepegawaian dan belanja barang maupun belanja modal. Tentu untuk belanja modal kita perlu untuk mereview untuk kebutuhan ruangan bagi KPK bagi KPK untuk penampungan barang-barang sitaan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Jadi Pengusaha Sukses di Usia Muda, Tiga Perempuan Indonesia Ini Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Naskah Soal CPNS dan PPPK Telah Siap, Menteri PANRB Jamin Kerahasiaan Datanya

Whats New
Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Pendiri Start Up Jaringan Bengkel Mobil Asal Indonesia Masuk Daftar Forbes 30 Under 30

Whats New
Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Whats New
Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Spend Smart
Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Whats New
Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Whats New
Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Whats New
Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X