Turunkan Harga Gas: Janji Jokowi yang Belum Terealisasi Sejak 2016

Kompas.com - 07/01/2020, 14:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi  Walikota Yogyakarta  Drs. H. Haryadi Suyuti (kiri) menanti detik-detik pergantian tahun di Gedung Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (31/12/2019). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Walikota Yogyakarta Drs. H. Haryadi Suyuti (kiri) menanti detik-detik pergantian tahun di Gedung Agung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (31/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatasnya Senin kemarin (6/1/2020), di Istana Kepresiden, merasa kesal dengan melambungnya harga gas industri. Jokowi bahkan sempat ingin berkata kasar karena geram dengan mahalnya harga gas.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Elisa Sinaga, mengungkapkan mahalnya harga gas seperti masalah klasik yang tak kunjung bisa diselesaikan.

"Padahal kita kan ingat, sekitar kalau nggak salah tiga tahun lalu kan janji katanya gas sudah bisa berikan penurunan gas. Kita percaya, kepercayaan ini yang penting," ujar Elisa kepada Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, jika negara tetangga saja bisa memberikan harga gas terjangkau, hal yang sama bisa diterapkan di Indonesia.

Sebagai perbandingan terdekat, Malaysia yang juga produsen gas menetapkan harga gas industri di kisaran 5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Sementara Thailand yang gasnya impor harga gasnya sedikit lebih mahal, yakni sekitar 8 dollar AS per MMBTU. 

"Tinggal seberapa mampu pemerintah dan seberapa effort-nya, kita perhatikan betul. Jangan bilang oh nggak bisa turun, negara nggak mampu. Jadi bisa harga 5 dollar (per MMBU) bagus, bisanya 6 dollar (per MMBTU) juga monggo. Buktinya negara lain bisa kok," ucapnya.

Baca juga: Keluhan Industri Keramik: Sudah Gas Mahal, Dihajar Impor Pula

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lanjut Elisa, Singapura yang kebutuhan gas seluruhnya berasal dari impor, bahkan berani mematok harga 5 dollar AS per MMBTU.

"Singapura kan beli dari kita gasnya. Tapi di Singapura sebagai catatan, yang mendapatkan harga gas murah hanya industri-industri tertentu saja, tidak semua, makanya pemerintah kasih subsidi," terang Elisa.

Meski mengeluarkan subsudi, sambungnya, tak lantas itu merugikan Singapura.

"Dia dukung industri tertentu dengan subsidi gas, tapi Singapura dapat nilai tambah lebih besar misalnya dari PPN, PPh, dari penciptaan lowongan pekerja. Jadi tidak menjadikan harga gas sebagai direct income, tapi untuk stimulus pembangunan. Dia bisa untung lebih besar dari keluar subsidi," ungkapnya.

Janji Jokowi

Diberitakan Harian Kompas, 5 Oktober 2016, Presiden Jokowi meminta harga gas turun hingga 5-6 dollar AS per MMBTU mulai November 2016.

Saat itu, Jokowi membandingkan harga gas di negara tetangga yang jauh lebih murah. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki cadangan gas lebih banyak daripada negara-negara itu.

Jokowi memerintahkan agar harga gas untuk industri pada November turun hampir separuh dari harga saat ini. Rumusan harga baru gas untuk industri akan diberlakukan mulai awal 2017.

Langkah ini untuk memperkuat daya saing industri nasional di pasar global. Saat ini, harga gas industri domestik yang berkisar 9,5 dollar AS hingga 11 dollar AS per MMBTU menempatkan Indonesia sebagai negara dengan harga gas industri termahal di Asia Tenggara.

”Saya meminta ada langkah konkret untuk menjadikan harga gas di Indonesia lebih kompetitif. Dari simulasi hitungan, harga gas Indonesia bisa turun hingga 5 dollar AS sampai 6 dollar AS per MMBTU. Jika tidak bisa turun, sebaiknya tidak perlu dihitung lagi,” kata Presiden saat memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Baca juga: Harga Gas Industri Mahal, Luhut Sebut Banyak Maling

Menurut Jokowi, harga gas di Vietnam 7 dollar AS, di Malaysia 4 dollar AS, dan di Singapura 4 dollar AS per MMBTU. Padahal, kata Presiden, Indonesia memiliki cadangan gas lebih banyak daripada negara-negara tersebut.

”Hal ini harus dibenahi untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia, terutama keramik, tekstil, petrokimia, pupuk, dan baja yang banyak menggunakan gas,” kata Jokowi.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang mengatur penurunan harga jual gas bumi bagi industri.

Perpres yang ditandatangani Jokowi pada 3 Mei 2016 itu menindaklanjuti Paket Kebijakan Ekonomi III yang diumumkan pada Oktober 2015.

Penyebab mahal

Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, mahalnya harga gas industri karena adanya kenaikan harga bahan baku dari sisi hulu. Hal itu menurut Luhut karena di hulu migas diduga banyak maling.

"Ya dari awal sudah banyak maling di sana," kata Luhut di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta.

Sementara Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin membenarkan harga jual bahan baku gas yang tinggi di area hulu. Saat ini, harga bahan baku gas di sana mencapai lebih 5 dollar AS MBTU.

"Harga bahan baku gas di hulunya kita tinggi. Jadi sebelum sampai ke PGN, sudah di atas 5 sampai. Ini yang harus kita pikirkan bagaimana harga gas ini murah. Karena harga bahan bakunya, PGN sudah mengambil di atas 5," ucapnya.

Pemerintah sedang berusaha mencari sumber daya lain agar bisa menggantikan harga bahan baku gas hulu yang terlalu tinggi. Namun, pemerintah tidak akan memberikan subsidi gas industri.

Baca juga: Menperin Usulkan Harga Gas untuk Industri Diturunkan

"Aku rasa sayang kalau harga gas disubsidi. Harusnya cari sumber gas yang lain saja, yang lebih baru," katanya.

Menurut Budi Gunadi, potensi penurunan harga gas industri pasti bisa hanya saja tergantung permintaan dan pasokan pasar serta perbedaan antara dalam negeri dan luar negeri yang dianggap harganya tak jauh signifikan.

(Sumber: KOMPAS.com/Ade Miranti Karunia | Editor: Sakina Rakhma Setiawan)



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.