Dianggap Tak Tegas soal Natuna, Ini Kata Luhut

Kompas.com - 07/01/2020, 15:41 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah bahwa dirinya membiarkan kapal-kapal asing asal China memasuki perairan yang mencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau demi investasi.

"Jangan bilang saya itu jual atau saya lacurkan kedaulatan kita dengan investasi saya bukan orang bego," ucapnya saat ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Luhut mengatakan dalam menyelesaikan masalah natuna pemerintah akan memperkuat tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

"Kita perbaiki kewenangan coast guard ada di Bakamla lewat Omnibus Law, karena yang berwenang harus Bakamla di Zona Ekonomi Eksklusif," ucapnya.

Baca juga: Luhut: Jangan Bilang China-China Melulu...

Selain itu dalam menanggapi masuknya kapal asing China, Luhut juga mengatakan bakal mempercepat pembangunan pangkalan nelayan di Natuna untuk membantu para nelayan menangkap ikan di perairan ZEE Natuna.

Luhut mengakui bahwa pembangunan pangkalan nelayan sendiri merupakan proyek lama yang kunjung belum selesai.

Akan tetapi, dirinya berjanji bahwa tahun ini pangkalan tersebut akan selesai.

"Sudah bertahun-tahun kita persiapkan nelayan kita. Tapi pangkalan nelayan di Natuna tidak pernah siap. Sekarang akan kita paksa. Saya sudah bicara dengan Menteri KKP, dan ini harus siap tahun ini," ucapnya.

Baca juga: Luhut soal Natuna: Kalau TNI Terus yang Tampil, Kok Sangar Banget...

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memimpin rapat koordinasi terkait masalah Laut China Selatan.

Pasalnya, beberapa waktu lalu telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China.

Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Sementara itu China merupakan partisipan dari UNCLOS 1982, dimana seharusnya negara tersebut tidak boleh melakukan eksplorasi di wilayah ZEE Indonesia sesuai UNCLOS 1982.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X