BPK-KPK Perkuat Kerja Sama, Termasuk Soal Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 07/01/2020, 17:17 WIB
KPK dan BPK kerjasama hitung kerugian negara akibat kasus korupsi. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Mou di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKPK dan BPK kerjasama hitung kerugian negara akibat kasus korupsi. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Mou di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat memperkuat kerja sama untuk menindaklanjuti pemeriksaan BPK yang berindikasi pada kerugian negara dan unsur pidana.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan, kesepakatan kerja sama ini memperbarui 2 kesepakan sebelumnya dengan menambah beberapa poin tertentu.

Adapun 2 kesepakatan kerja sama itu meliputi kesepakatan Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 dan Nomor 22/KPK-BPK/IX/2006 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: BPK akan Jelaskan Kasus Jiwasraya Besok

"BPK dan KPK pada hari ini mengawali satu babak baru. Kerja sama kami dalam beberapa hal terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Perhitungan kerugian negara, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi," kata Agung di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Penandatanganan dihadiri pula oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menyebut, kerja sama ini sangat penting mengingat banyak tugas yang perlu diselesaikan ke depan, utamanya soal kerugian negara dan pencegahannya.

Untuk itu, pihaknya dan BPK akan berbagi informasi yang diperlukan dan meminta bantuan auditor BPK untuk mengaudit berbagai kasus tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ketua KPK Temui Sri Mulyani Bahas Status Pegawai KPK

"Karena kami tahu betul bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selalu saja membuat dan melakukan investigasi, baik itu yang penting maupun dengan maksud tertentu dan kami butuhkan itu," ucap Firli.

Firli menyebut ada beberapa kasus yang akan disoroti dalam kerjasama ini. Namun dia memastikan, kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya tak masuk dalam daftar.

"(Jiwasraya) sudah ditangani para penegak hukum Kejaksaan Agung. (Jadi) itu tidak masuk dalam pembicaraan kita. Masih ada perkara korupsi yang harus kita bicarakan bukan hanya yang satu itu. Dan tentu kita akan mendorong Kejaksaan untuk menyelesaikannya," ungkapnya.

Baca juga: Dianggap Tak Tegas soal Natuna, Ini Kata Luhut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.