Luhut Ingin Beli Kapal untuk Jaga Perairan Natuna, Ini Tanggapan Kemenkeu

Kompas.com - 07/01/2020, 18:15 WIB
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Muhammad Ali (kiri) menghormati KRI Tjiptadi-381 usai upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPanglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Muhammad Ali (kiri) menghormati KRI Tjiptadi-381 usai upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bakal memperbanyak kapal angkatan laut di perairan Natuna.

Selain itu pihaknya juga mengusulkan pembelian kapal berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia. Hal itu menyusul masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, Kementerian Pertahanan sebenarnya telah memiliki pendanaan alutsista. Namun demikian, dirinya belum benar-benar mengetahui besaran alokasinya.

Adapun secara keseluruhan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi sebesar Rp 130 triliun.

"Tentunya kami nggak tahu apa yang disampaikan apakah sudah ada alokasinya, nanti dicek persisnya. Tentunya di Kementerian Pertahanan itu kita tahu udah ada pendanaan alutsista. Apakah itu kapal, atau peralatan untu perang lainnya," ujar Askolani ketika memberi keterangan di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Kejar Pembangunan Pangkalan Nelayan di Natuna

Askolani menjelaskan, kalapun akan ada peningkatan ketegangan antara Indonesia dengan China di perairan Natuna, pemerintah telah memiliki dana on call yang bisa dicairkan kapan pun. Hal tersebut serupa dengan yang terjadi ketika Indonesia menghadapi konflik di Aceh dan Sulawesi.

Namun demikian, dirinya menekankan, dana on call tersebut hanya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, Kementerian Pertahanan sendiri merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar.

"Nanti kita lihat kebutuhan, ini baru awal tahun. Pagu Kemenhan kan banyak," ujar dia.

Sebagai informasi, akibat masuknya kapal ikan asing ke Natuna, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memerintahkan untuk menambah pasukan serta unit kapal pengawasan.

Hal itu dinilai penting untuk memperketat pertahanan di Perairan Natuna yang diakui masih minim petugas patroli.

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Whats New
Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Whats New
Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Whats New
Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

Whats New
Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Whats New
Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Whats New
Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Whats New
PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

Whats New
Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Whats New
Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Whats New
Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Rilis
Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Rilis
Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Smartpreneur
Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X