Bukan Jiwasraya, BPK-KPK Pelototi 4 Kasus yang Rugikan Negara Rp 6 Triliun

Kompas.com - 07/01/2020, 18:17 WIB
KPK dan BPK kerjasama hitung kerugian negara akibat kasus korupsi. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Mou di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKPK dan BPK kerjasama hitung kerugian negara akibat kasus korupsi. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Mou di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui kontrak kerja sama terkait kasus korupsi dan penghitungan kerugian negara hari ini, Selasa (7/1/2020).

Namun, kasus Jiwasraya disebut tak masuk dalam daftar pembicaraan setelah sebelumnya Ketua BPK Agung Firman Sampurna berencana mengumumkan kasus perusahaan pelat merah itu pada Rabu (8/1/2020).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli bahuri menyebut, kasus Jiwasraya bukanlah satu-satunya kasus korupsi di RI. Masih banyak kasus lain yang sama peliknya, yang harus segera ditangani.

Baca juga: BPK-KPK Perkuat Kerja Sama, Termasuk Soal Pencegahan Korupsi

"(Jiwasraya) sudah ditangani para penegak hukum Kejaksaan Agung. (Jadi) itu tidak masuk dalam pembicaraan kita. Masih ada perkara korupsi yang harus kita bicarakan bukan hanya yang satu itu. Dan tentu kita akan mendorong Kejaksaan untuk menyelesaikannya," kata Firli di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Alih-alih membahas kasus Jiwasraya, pihaknya justru membahas kasus pengadaan Quay Container Crane (QCC) pada 2010 yang menjerat Direktur Utama PT Pelindo II waktu itu, RJ Lino.

Seperti diketahui, penghitungan kerugian negara kasus RJ Lino dilimpahkan kepada BPK RI usai tak kunjung selesainya perhitungan dari BPKP. KPK sendiri diketahui sempat sulit menentukan kerugian negara dalam menangani kasus itu.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK telah berhasil mengidentifikasi indikasi kerugian negara dari kasus itu.

Baca juga: Lunas dengan BNI, Jiwasraya Masih Punya Utang ke BRI

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X