Kementerian BUMN Nilai DPR Tak Perlu Bentuk Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 08/01/2020, 07:27 WIB
Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan kepada rekan media soal restrukturisasi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019) KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIStaf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan kepada rekan media soal restrukturisasi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN menilai DPR RI tak perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kasus yang terjadi di Jiwasraya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika DPR membutuhkan data-data terkait kasus tersebut, pihaknya siap memaparkannya.

“Kalau kami sih (menilai) lebih baik (DPR) pantau saja apa yang kita lakukan. Bisa panggil kami rapat untuk tanyakan solusi apa yang dibuat kementerian BUMN,” ujar Arya di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: BUMN Minta BPK Buka Gamblang Investigasi Jiwasraya

Arya tak ingin kasus gagal bayar Jiwasraya diseret-seret ke ranah politik. Menurut dia, saat ini Kementerian BUMN tengah berupaya menyelsaikan permasalahan tersebut.

“Yang penting solusi lah, jangan bawa ke politik dan lainnya. Solusi kan yang penting uang balik,” kata Arya.

Arya khawatir jika DPR RI membentuk pansus malah berdampak negatif bagi keuangan Jiwasraya. Pasalnya, saat ini Jiwasraya tengah mencari investor untuk menyelsaikan masalah ini.

“Di pansus panja ramai, kita kan fokusnya untuk pengembalian, bisa terganggu nanti. Cari investor apa dengan pansus panja bisa percepat investor masuk. Kalau pihak-pihak yang usulkan (pansus) bisa jamin investasi terjadi engggak apa-apa,” ucap dia.

Baca juga: Soal Jiwasraya, Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Ini

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kasus yang terjadi di Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal ini dilakukan lantaran Komisi XI akan lebih dulu melakukan rapat gabungan dengan sejumlah pemangku kebijakan.

“Belum perlu membuat Pansus Jiwasraya. Pertama, karena Kementerian BUMN sedang mengambil langkah penyelamatan. Kedua, ini sudah pasti ada fraud di mana Kejaksaan Agung sudah masuk dalam kasus ini,” kata Gito ketika dihubungi wartawan, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: PM Milenial Ini Akan Pangkas Aturan Jam Kerja Jadi 4 Hari Seminggu

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

LPS Buka Opsi Bebaskan Premi Penjaminan Perbankan, ini Syaratnya

Whats New
IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjutkan Penguatan, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | 'Community Pantry' di Filipina

[TREN SOSBUD KOMPASIANA] Setop Pernikahan di Bawah Umur | Uniknya Kulkas jadi Perpustakaan | "Community Pantry" di Filipina

Rilis
Bijak Belanjakan THR, Cek Jadwal Promo dan Cara Dapatkan Cashback dari ShopBack

Bijak Belanjakan THR, Cek Jadwal Promo dan Cara Dapatkan Cashback dari ShopBack

Whats New
Daftar 11 Orang Kaya Pemilik Bank Swasta Besar di Indonesia

Daftar 11 Orang Kaya Pemilik Bank Swasta Besar di Indonesia

Whats New
Erick Thohir: Sudah Saatnya Kita Ambil Peran Memelihara Bumi

Erick Thohir: Sudah Saatnya Kita Ambil Peran Memelihara Bumi

Whats New
Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!

Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Itu Tidak Boleh, Laporkan!

Whats New
Kenalan dengan Bintarti, 'Kartini' Bidang Teknik di Blue Bird

Kenalan dengan Bintarti, "Kartini" Bidang Teknik di Blue Bird

Whats New
Jadi Orang Terkaya RI, Apa Saja Bisnis Hartono Bersaudara?

Jadi Orang Terkaya RI, Apa Saja Bisnis Hartono Bersaudara?

Whats New
Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Bakal Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Garansi

Lindungi Hak Konsumen, Kemendag Bakal Keluarkan Kebijakan Baru Terkait Garansi

Whats New
Ingin Belanja Online di Instagram? Perhatikan Hal Ini agar Tidak Tertipu

Ingin Belanja Online di Instagram? Perhatikan Hal Ini agar Tidak Tertipu

Whats New
Mau Coba Bisnis Franchise Chiclin? Ini Modal dan Cara Daftarnya

Mau Coba Bisnis Franchise Chiclin? Ini Modal dan Cara Daftarnya

Smartpreneur
Hari ke-11 Puasa, Harga Daging Ayam, Cabai, dan Telur Ayam Mulai Turun

Hari ke-11 Puasa, Harga Daging Ayam, Cabai, dan Telur Ayam Mulai Turun

Whats New
Update Syarat Bepergian Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik Lebaran

Update Syarat Bepergian Sebelum dan Sesudah Larangan Mudik Lebaran

Whats New
Cerita Yolanda, Pelaku UMKM yang Dongkrak Ekonomi 100 Karyawan di Usia 25 Tahun

Cerita Yolanda, Pelaku UMKM yang Dongkrak Ekonomi 100 Karyawan di Usia 25 Tahun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X