Kementerian BUMN Nilai DPR Tak Perlu Bentuk Pansus Jiwasraya

Kompas.com - 08/01/2020, 07:27 WIB
Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan kepada rekan media soal restrukturisasi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019) KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIStaf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan kepada rekan media soal restrukturisasi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN menilai DPR RI tak perlu membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kasus yang terjadi di Jiwasraya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, jika DPR membutuhkan data-data terkait kasus tersebut, pihaknya siap memaparkannya.

“Kalau kami sih (menilai) lebih baik (DPR) pantau saja apa yang kita lakukan. Bisa panggil kami rapat untuk tanyakan solusi apa yang dibuat kementerian BUMN,” ujar Arya di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: BUMN Minta BPK Buka Gamblang Investigasi Jiwasraya

Arya tak ingin kasus gagal bayar Jiwasraya diseret-seret ke ranah politik. Menurut dia, saat ini Kementerian BUMN tengah berupaya menyelsaikan permasalahan tersebut.

“Yang penting solusi lah, jangan bawa ke politik dan lainnya. Solusi kan yang penting uang balik,” kata Arya.

Arya khawatir jika DPR RI membentuk pansus malah berdampak negatif bagi keuangan Jiwasraya. Pasalnya, saat ini Jiwasraya tengah mencari investor untuk menyelsaikan masalah ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Di pansus panja ramai, kita kan fokusnya untuk pengembalian, bisa terganggu nanti. Cari investor apa dengan pansus panja bisa percepat investor masuk. Kalau pihak-pihak yang usulkan (pansus) bisa jamin investasi terjadi engggak apa-apa,” ucap dia.

Baca juga: Soal Jiwasraya, Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Ini

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya tidak akan terburu-buru mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap kasus yang terjadi di Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal ini dilakukan lantaran Komisi XI akan lebih dulu melakukan rapat gabungan dengan sejumlah pemangku kebijakan.

“Belum perlu membuat Pansus Jiwasraya. Pertama, karena Kementerian BUMN sedang mengambil langkah penyelamatan. Kedua, ini sudah pasti ada fraud di mana Kejaksaan Agung sudah masuk dalam kasus ini,” kata Gito ketika dihubungi wartawan, Selasa (31/12/2019).

Baca juga: PM Milenial Ini Akan Pangkas Aturan Jam Kerja Jadi 4 Hari Seminggu

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.