Perang dan Laris Manisnya Bisnis Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Perang, seolah tak berkesudahan di kawasan Timur Tengah. Irak dan beberapa negara lainnya masih bergolak, kini giliran Iran yang berada di ambang perang. Negara ini sebelumnya hanya 'pemain di belakang layar' dalam konflik di kawasan tersebut.

Potensi perang antara Iran dan AS semakin meruncing, setelah Iran, lewat Garda Revolusi, menghujani pangkalan militer Amerika Serikat (AS) dan sekutunya di Irak dengan puluhan peluru kendali (rudal).

Perang meski sangat merugikan negara yang terlibat, namun di sisi lain jadi pendongkrak penjualan bagi perusahaan-perusahaan pembuat senjata.

Seperti diberitakan Harian Kompas, 18 Juni 2019, 100 produsen senjata dan kontraktor militer terbesar di dunia mengalami peningkatan penjualan global tahun 2018 lalu.

Total penjualan senjata mencapai 420 miliar dolar AS, atau naik sekitar 4,6% dibandingkan tahun 2017. Studi terbaru, angkanya bahkan melonjak 47 persen dibandingkan tahun 2002, tepat setahun sebelum AS menginvasi Irak, tetangga Iran.

Stockholm International Peace Research (SIPRI) melaporkan bahwa pengeluaran belanja persenjataan global mencapai titik tertinggi tahun 2018 sejak berakhirnya Perang Dingin. Peningkatan itu dipicu oleh langkah AS dan China, dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yang terus meningkatkan kekuatan militernya.

Baca juga: Konflik AS-Iran Memanas, Otoritas Penerbangan AS Rilis Larangan Terbang

Anggaran militer AS tahun lalu naik 4,6 persen mencapai 649 miliar dollar AS. Anggaran ini sama dengan 36 persen total anggaran militer global. Adapun anggaran belanja pertahanan China naik 5 persen, mencapai 250 miliar dollar AS.

Perusahaan AS mendominasi

Perusahaan Amerika Serikat (AS) jadi yang mendominasi penjualan senjata maupun jasa terkait militer di berbagai belahan dunia.

Negeri Paman Sam ini jadi rumah bagi setengah dari 10 perusahaan senjata terbesar di Planet Bumi. Bahkan dari daftar 100 perusahaan produsen senjata paling besar di dunia, sebanyak 43 berasal dari AS.

Perusahaan-perusahaan AS itu menyumbang 59 persen dari total penjualan senjata dari 100 kontraktor pertahanan teratas yang ada secara global di tahun 2018, meningkat 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejumlah perusahaan pembuat senjata militer asal AS seperti Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp, Boeing, Raytheon, dan General Dynamics Corp menikmati peningkatan penjualan dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan kontrak miliaran dollar secara global sepanjang 2018 dengan menjual jet tempur, rudal, amunisi, torpedo, drone, kendaraan taktis, tank, radar, drone, dan produk jasa terkait pertahanan.

Baca juga: 10 Perusahaan yang Untung Gede karena Perang, dari AS Mendominasi

Nuklir turun, tapi senjata lain naik

Jumlah hulu ledak nuklir di dunia telah berkurang dalam setahun terakhir. Meski demikian, negara-negara berkekuatan nuklir terus memodernisasi persenjataan mereka.

Dalam laporan Stockholm International Peace Research (SIPRI) yang dipublikasikan, Senin (17/6/2019), pada awal 2019, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, China, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara total memiliki 13.865 senjata nuklir. Jumlah ini berkurang sekitar 600 dibandingkan dengan pada awal 2018.

Namun, bersamaan dengan itu, semua negara pemilik senjata nuklir telah memodernisasi senjata mereka. China dan Pakistan juga telah meningkatkan jumlah persenjataannya.

”Jumlahnya senjatanya berkurang, tetapi senjata-senjata itu semakin baru,” kata Shannon Kile, Direktur Program Kontrol Persenjataan Nuklir SIPRI, kepada AFP.

Turunnya jumlah persenjataan nuklir terkait langkah AS dan Rusia yang keduanya total menguasai 90 persen persenjataan nuklir di dunia.

Baca juga: Konflik Memanas, Maskapai Asia Hindari Wilayah Udara Iran

AS dan Rusia, menurut laporan itu, memenuhi kewajiban traktat New START yang ditandatangani tahun 2010. Traktat itu membatasi jumlah kepemilikan hulu ledak nuklir dan juga mensyaratkan hulu ledak nuklir dari era Perang Dingin harus dihancurkan.

Namun, traktat New START ini akan berakhir pada 2021. Yang mengkhawatirkan, menurut Kile, sampai saat ini belum ada pembicaraan serius di antara pihak-pihak terkait apakah traktat itu akan diteruskan atau tidak.