Nelayan: Jangan Anggap Sepele Masuknya Kapal China ke Natuna

Kompas.com - 09/01/2020, 16:15 WIB
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Muhammad Ali (kiri) menghormati KRI Tjiptadi-381 usai upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPanglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono (kanan) didampingi Panglima Koarmada 1 Laksda TNI Muhammad Ali (kiri) menghormati KRI Tjiptadi-381 usai upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pd.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) turut menyoroti konflik kapal asing China yang mengambil ikan ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) indonesia di Perairan Natuna.

Ketua Harian KNTI Dani Setiawan mengatakan, masuknya kapal asing yang mencuri ikan dilengkapi coast guard ke Perairan Natuna jangan dianggap sepele.

Dia bilang, China saat ini berbeda dengan China tahun 1980-an yang ekonominya tidak sebaik sekarang.

"Melihat langkah China, itu harus dipandang tidak semata-mata klaim mereka atas wilayah mereka, ada aspek ekonomi bagaimana mereka mau merebut satu jalur yang kaya akan SDA, bukan hanya ikan tapi juga migas," kata Dani di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Kemenhub Kirim Dua Kapal Patroli ke Natuna

Dani menyebut, Indonesia harus tegas mengusir China tak hanya dengan pendekatan parsial. Pasalnya, China tengah menunjukkan diri sebagai negara adikuasa baru yang dampaknya mempengaruhi ekonomi dan politik di kawasan.

"Dampaknya pada negara ASEAN. Kalau dibiarkan dan pendekatan hanya parsial, ini akan berulang kembali di mana mereka melakukan klaim sebagai wilayah mereka," ucap Dani.

Indonesia, kata Dani, harus tetap mengacu pada kesepakatan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tanpa menyepakati nine dash line (9 garis putus-putus).

Baca juga: Dubes China: Masalah Natuna Tak Pengaruhi Investasi ke Indonesia

Dia menyebut, sedikit bergeser dari kesepakatan, Indonesia disinyalir tak memiliki kesempatan untuk keluar dari ancaman tadi.

"Jadi, landasan apapun yang dilakukan, Indonesia tidak boleh ada negosiasi yang lain, tidak bisa ditambahkan nine dash line. Karena klaim China itu dalam konteks ancaman besar bagi keamanan di kawasan dan bagi stabilitas ekonomi di dunia sekarang," terang Dani.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal asing itu terlihat masuk pertama kali pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing. Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X