Sederet Harapan untuk Netflix, Perbanyak Film Lokal hingga Bayar Pajak

Kompas.com - 10/01/2020, 09:37 WIB
Ilustrasi aplikasi Netflix di smartphone. KOMPAS.com/Bill ClintenIlustrasi aplikasi Netflix di smartphone.

Harapan Menkominfo dan Menparekraf pun akhirnya terjawab oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya yang menggandeng Netflix untuk mengadakan pelatihan penulis naskah.

Nadiem berharap lewat Netflix, nantinya film- film Indonesia dapat didistribusikan dan tersebar ke audiens global.

"Ini bisa memamerkan budaya Indonesia, industri perfilman Indonesia. Dibutuhkan platform distribusi seperti Netflix," ucap Nadiem.

Nantinya Netflix dan Kemendikbud akan memilih 10 penulis naskah untuk mengikuti pelatihan di Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat pada bulan Maret 2020.

Selain itu nantinya di Indonesia Netflix juga akan mengadakan pelatihan untuk penulisan naskah di Indonesia untuk 100 orang.

Investasi di Indonesia

Keseriusan Netflix terlihat dari nilai Investasi yang diberikan yaitu sebesar 1 juta dollar AS atau setara Rp 14 miliar melalui beberapa kegian inisiatif seperti pelatihan penulisan yang sudah disebutkan.

“Netflix sangat berbahagia mengetahui potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan generasi penerus industri perfilman. Terlebih dengan semangat baru untuk mengembangkan dunia perfilman Indonesia dari pemerintah, kami percaya akan ada banyak cerita hebat yang dihasilkan dari Indonesia," ucap Managing Director, Netflix Asia Pacific, Kuek Yu-Chuang.

Baca juga: Digandeng Kemendikbud, Netflix Investasi Rp 14 Miliar

Bayar pajak di Indonesia

Pemerintah Indonesia juga sempat mengejar Netflix terkait pajak.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah hanya akan mengatur soal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia di dalam omnibus law yang akan jadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2020 mendatang.

"Kemudian menciptakan keadilan iklim usaha dalam negeri terutama transaksi elektronik adalah untuk melakukan penunjukan platform luar negeri untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Meski begitu bukan berarti pemerintah batal menarik PPh perusahaan digital asing yang tak punya kantor di Indonesia.

Baca juga: Kegerahan Wapres Hingga Menkominfo Gara-gara Netflix Mangkir Pajak

Hal yang kerap menjadi pembahasan adalah bagaimana cara menarik pajak secara adil antar negara, baik negara asal perusahaan, maupun negara di mana perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan ekonomi.

"Jadi sedang ada pembicaraan mengenai bagaimana cara paling fair antar negara-negara melakukan pembagian atas hak pemajakan pajak penghasilan dan terus akan dilakukan pembicaraan intensif. Karena itu dalam RUU omnibus law perpajakan yang pertama dilakukan adalah PPN," jelas Suahasil.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X