Nelayan: Ekspor Benih Lobster Hanya Untungkan Tengkulak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menolak rencana ekspor benih lobster bila ekspor benar-benar dibuka pemerintah.

Ketua Harian KNTI Dani Setiawan mengatakan, ekspor benih lobster hanya menguntungkan pengepul dan tengkulak yang menjadi rantai pasokan antara nelayan dengan pengimpor.

Benih lobster yang diambil dari nelayan pun dihargai murah. Nelayan tradisional hanya mendapat maksimal Rp 3.000 hingga Rp 4.000 per ekor.

Baca juga: Simpang Siur Rencana Edhy Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi

"Aktor yang dapat untung besar dari ekpor lobster kan bukan nelayan-nelayan kecil itu. Tapi pengepul middle man ini kan yang dapat keuntungan besar. Jadi praktik ekspor itu dinikmati oleh sedikit pemain, yaitu para pengepul para pengusaha besar," kata Dani di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dani menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang ekspor benih lobster dijadikan salah satu opsi. Alih-alih menjadikan ekspor benih lobster sebagai opsi, pemerintah baiknya diskusikan soal tata kelola pemanfaatan lobster yang lain.

Dani bilang, pemerintah bisa mencontoh dari negara tetangga seperti Kanada, AS, dan Australia. Ketiga negara itu menjadi pemain besar dunia dari ekspor lobster.

Negara-negara itu mengekspor lobster yang sudah dibesarkan alam.

"Bahkan, Kanada berhasil memanfaatkan peluang dagang antara AS dan China yang sedang perang dagang. Kanada menjadi satu pemasok lobster terbesar ke China," ungkap Dani.

Baca juga: Edhy Sebut Ekspor Benih Lobster Tinggal Cerita, Ini Penjelasan KKP

Namun, pemerintah bisa saja mencontoh Vietnam dari masifnya budidaya benih lobster sejak 1970-an. Bisa dibilang, Vietnam mendorong budidaya lobster paling maju dan paling baik dibanding negara lain.

"Kita lihat budidaya menjadi opsi yang memungkinkan, karena sekarang sudah eksisting juga. Tapi saya lihat opsi budidaya belum menjadi satu opsi yang diambil pemerintah," jelas Dani.

Tentu, budidaya lobster dalam negeri harus menciptakan persaingan pasar yang sehat, yang berimplikasi pada kesejahteraan nelayan kecil.

Artinya, budidaya mesti memerhatikan kontribusi petambak kecil, bukan hanya dikuasai petambak besar.

"Makanya cenderung dilihat dari tata kelolanya, bagaimana usahanya, siapa aktornya. Kami berada pada posisi yang menolak itu (budidaya) kalau aktornya perusahaan besar. Karena hasilnya enggak dirasakan masyarakat," pungkasnya.