Bea Cukai Tindak Penyelundupan 858.240 Pulpen dari China

TANJUNG PERAK, KOMPAS.com - Mengawali tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai berhasil menangkap barang impor tiruan/pemalsuan merek yang dilakukan oleh PT PAM di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Penindakan secara sinergis tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaaan Agung terhadap satu kontainer yang berisi 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia dengan perkiraan nilai barang berkisar Rp 1,01 miliar yang diimpor melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya (6/1/2020).

Meskipun nilai dan jumlah barangnya relatif kecil, namun tangkapan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan penangkapan sinergis yang dilakukan secara ex-officio yang pertama kali sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan karena seluruh perangkat hukum dan sistem border measure HKI telah lengkap.

Baca juga: Cegah Penyelundupan Kendaraan Mewah, Sri Mulyani Bakal Bekerja Sama dengan Singapura

"Pemilik/pemegang merek karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan perekaman/rekordasi dalam sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI, dimana rekordasi ini telah diimplementasikan oleh Bea Cukai sejak 21 Juni 2018 dan sampai saat ini sebanyak 7 merek dan 2 hak cipta telah terekordasi dalam sistem ini," jelas Bea Cukai dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/1/2020).

"Dengan adanya sistem ini, Bea Cukai dapat segera menotifikasi kepada pemilik/pemegang merek apabila terjadi dugaan importasi/eksportasi barang yang melanggar HKI," tulis mereka.

Kasus bermula dari analisis transaksi impor yang dilakukan Bea Cukai atas importasi PT PAM yang diduga melanggar HKI, Bea Cukai menotifikasi kepada pemilik merek PT Standardpen Industries (PT SI).

Merek tersebut telah terekam dalam sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI. Kemudian, PT SI memberikan konfirmasi bahwa PT SI setuju dilakukan proses penangguhan sementara ke Pengadilan Niaga untuk dilakukan pemeriksaan bersama terkait keaslian atas merek barang tersebut dengan menyerahkan jaminan bank yang dipersyaratkan ke Bea Cukai Tanjung Perak.

Baca juga: Bea Cukai Lelang Mobil Sitaan, Ada Porsche Hingga Mercedes Benz

Pemeriksaan bersama dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga, Panitera, Bea Cukai, saksi ahli, pemohon (PT SI), dan termohon (PT PAM). Hasil pemeriksaan bersama tersebut digunakan sebagai dasar untuk memutuskan asli tidaknya merek tersebut melalui proses Pengadilan Niaga.

PT SI selaku pemilik/pemegang merek dapat menempuh tiga pilihan tindak lanjut yaitu pertama, dengan melaporkan tindakan pelanggaran merek HKI ke PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai sanksi pasal 99 UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 Miliar.

Kedua, penyelesaian secara perdata dengan melaporkan ke Pengadilan Niaga Surabaya, dan ketiga dengan penyelesaian secara alternative dispute resolution antara pemilik/pemegang merek dengan importir atau pelaku pelanggaran HKI.

Baca juga: Dirjen Bea Cukai Tanggapi Petisi: Ini untuk Menumbuhkan Bisnis Dalam Negeri