Sertifikasi Produk Halal untuk Usaha Mikro Kecil Akan Digratiskan

Kompas.com - 10/01/2020, 20:26 WIB
Ilustrasi halal Getty Images/iStockphotoIlustrasi halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan membebaskan biaya sertifikasi produk halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Staf BPJPH Kementerian Agama Hartono menyatakan, terdapat syarat khusus apabila sektor UMK ingin mendapatkan pembebasan biaya pada saat ingin melakukan proses sertifikasi produk halal.

Syaratnya adalah, UMK terkait harus memiliki omzet maksimal senilai Rp 1 miliar dalam satu tahun.

Baca juga: Ini Syarat agar UMKM Bisa Dapat Sertifikasi Halal Gratis

"Jadi kalau sudah lebih dari Rp 1 miliar ya tidak digratiskan," ujar Hartono kepada Kontan.co.id, Jumat (10/1/2020).

Untuk estimasi dan sumber biaya yang akan dikeluarkan sejalan dengan pembebasan biaya sertifikasi ini, Hartono mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan final.

Pasalnya, terkait biaya perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Kemenko Perekonomian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, untuk detail pembebasan biaya sertifikasi ini, Hartono juga belum bisa berkomentar lebih lanjut. Apalagi produk dari para pelaku usaha ini nantinya harus diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

"Apakah pengujian produk UMK oleh LPH dan sidang Fatwa oleh MUI juga dibayari oleh APBN? Itu belum ada keputusan finalnya," tambah Hartono.

Baca juga: Dua Sektor UMKM Ini Bakal Berjaya di Tahun 2020

Adanya pembebasan biaya bagi program sertifikasi produk halal ini bertujuan untuk membina serta memotivasi sektor UMK agar mampu memproduksi barang dengan baik, terlebih di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Selain itu, program ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memacu sektor UMK agar dapat bangkit dan mampu memproduksi produk yang benar-benar halal dan sesuai.

"Ini kerja yang tidak ringan karena ada puluhan juta jumlah UMK yang tersebar di Indonesia, serta masih banyak dari UMK yang produknya belum bersertifikat halal," kata Hartono.

Terkait dengan teknis program sertifikasi produk halal ini, BPJPH mengatakan belum ada keputusan final. Pihaknya juga mengatakan bahwa finalisasi program ini akan diselesaikan secepatnya. (Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika)

Baca juga: Kemenkeu: Jiwasraya Harus Bisa Pertanggungjawabkan Polis Hingga Usai, Tapi...

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: BPJPH akan gratiskan biaya sertifikasi produk halal bagi usaha mikro kecil

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Whats New
Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Rilis
Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Whats New
Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Whats New
BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Whats New
Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Work Smart
Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

Whats New
Kementerian Perdagangan Punya Logo Baru, Ini Tampilannya

Kementerian Perdagangan Punya Logo Baru, Ini Tampilannya

Whats New
Menteri Investasi: Kami Anggap Pandemi Sebagai Peluang di Tengah Tantangan

Menteri Investasi: Kami Anggap Pandemi Sebagai Peluang di Tengah Tantangan

Whats New
Bikin Polusi, Pemerintah Janji Tak Lagi Terima Usulan Proyek PLTU Baru

Bikin Polusi, Pemerintah Janji Tak Lagi Terima Usulan Proyek PLTU Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.