Pengusaha: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tambah Beban Usaha

Kompas.com - 11/01/2020, 16:36 WIB
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc. ANTARA FOTO/Risky AndriantoPetugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikeluhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali pengusaha. Iuran yang naik hingga dua kali lipat sejak 1 Januari 2020 dinilai akan memberatkan pelaku usaha.

"(Kenaikan iuran BPJS) tentu akan menambah beban usaha," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).

Menurut Adhi, pelaku usaha akan semakin terberatkan dengan tanggungan iuran pegawainya yang perlu dibayarkan.

Baca juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Janji Perbaiki Sistem Antrean

Apalagi penyesuiaan iuran BPJS juga dibarengi dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

"Ini semakin banyak beban, apalagi UMP naik terus jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN," kata dia.

Adhi mengaku khawatir dengan kenaikan iuran BPJS dan UMP akan berdampak terhadap indeks daya saing pekerja nasional.

Baca juga: Peserta Turun Kelas Bakal Terus Bertambah, Ini Kata BPJS Kesehatan

Untuk mensiasati kenaikan-kenaikan tersebut, pelaku usaha perlu melakukan berbagai macam bentuk efisiensi anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar iuran dapat dibayarkan secara lancar.

"Tentu upaya-upaya efisiensi harus terus dilakukan. Untuk kompensasi kenaikan biaya," ucapnya.

Sebagai informasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pegawai dengan gaji di bawah Rp 4 juta harus didaftarkan ke peserta kelas II.

"Sementara pegawai dengan gaji Rp 4 juta sampai dengan Rp 12 juta kelas I," kata dia.

Baca juga: Mengingat Kembali Skandal PT Asabri Tahun 1995

Adapun rincian besaran iuran peserta BPJS adalah sebagai berikut.

Kelas III: Rp 42.000 per jiwa dari sebelumnya Rp 25.500

Kelas II: Rp 110.000 per jiwa dari sebelumnya Rp 51.000

Kelas I: Rp 160.000 per jiwa dari sebelumnya Rp 80.000

Baca juga: Belum Selesai Skandal Jiwasraya, Kini Muncul Masalah Asabri

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X