Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tambah Beban Usaha

Kompas.com - 11/01/2020, 16:36 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikeluhkan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali pengusaha. Iuran yang naik hingga dua kali lipat sejak 1 Januari 2020 dinilai akan memberatkan pelaku usaha.

"(Kenaikan iuran BPJS) tentu akan menambah beban usaha," ujar Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S. Lukman kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2020).

Menurut Adhi, pelaku usaha akan semakin terberatkan dengan tanggungan iuran pegawainya yang perlu dibayarkan.

Baca juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Janji Perbaiki Sistem Antrean

Apalagi penyesuiaan iuran BPJS juga dibarengi dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen.

"Ini semakin banyak beban, apalagi UMP naik terus jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN," kata dia.

Adhi mengaku khawatir dengan kenaikan iuran BPJS dan UMP akan berdampak terhadap indeks daya saing pekerja nasional.

Baca juga: Peserta Turun Kelas Bakal Terus Bertambah, Ini Kata BPJS Kesehatan

Untuk mensiasati kenaikan-kenaikan tersebut, pelaku usaha perlu melakukan berbagai macam bentuk efisiensi anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar iuran dapat dibayarkan secara lancar.

"Tentu upaya-upaya efisiensi harus terus dilakukan. Untuk kompensasi kenaikan biaya," ucapnya.

Sebagai informasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan pegawai dengan gaji di bawah Rp 4 juta harus didaftarkan ke peserta kelas II.

"Sementara pegawai dengan gaji Rp 4 juta sampai dengan Rp 12 juta kelas I," kata dia.

Baca juga: Mengingat Kembali Skandal PT Asabri Tahun 1995

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+