Jokowi Restui Luhut Punya 6 Deputi, dari Infrastruktur hingga Investasi

Kompas.com - 11/01/2020, 18:31 WIB
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas  di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Rapat kabinet terbatas tersebut membahas perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penambahan deputi di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dari 4 deputi menjadi 6 deputi.

Keenam deputi itu akan membantu tugas Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Pandjaitan.

Keputusan itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Desember 2019.

Baca juga: Beda Klaim Luhut dan CEO Softbank Soal Investasi di Ibu Kota Baru

Keenam deputi yang ada dalam Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) yakni Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi.

Selanjutnya ada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” seperti dikutip dari Perpres tersebut, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Baca juga: Jejak Korupsi Asabri Tahun 1995, Negara Dibobol Rp 410 Miliar

Sebelumnya, Ekonom Senior Indef, Faisal Basri mempertanyakan tugas Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang selama ini mengurus keseluruhan tugas kabinet menteri, salah satunya urusan investasi.

Padahal, tugas-tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Sebenarnya di nomenklatur itu urusannya Menko Perekonomian, kenapa di maritim? Apakah hanya maritim yang didorong investasinya? Enggak juga kan. Kalau ingin meningkatkan peran Pak Luhut, angkat saja jadi Perdana Menteri sekalian," kata Faisal ditemui di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Belum Selesai Skandal Jiwasraya, Kini Muncul Masalah Asabri

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X