Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

ABU DHABI, KOMPAS.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) untuk menjadi ketua dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota negara baru.

"Title-nya masih belum ditentukan, tetapi beliau akan berperan sebagai dewan pengarah bersama beberapa nama lain. Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru, untuk pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan dilakukan seluruhnya dengan dana APBN, selain dari itu, akan dilakukan dengan dana swasta dan investasi," ujar Luhut dalam kunjungan kerjanya mendampingi presiden ke Abu Dhabi, Senin (13/1/2020).

Dalam pertemuan bilateral tersebut, UEA juga tertarik berinvestasi di pulau-pulau yang ada di Indonesia untuk mengembangkan potensi wisata.

Baca juga: Beda Klaim Luhut dan CEO Softbank Soal Investasi di Ibu Kota Baru

Lalu disinggung juga investasi di Aceh yang akan dilakukan oleh adik dari MBZ, Syekh Hamid.

"Pekan depan pihak UEA dan pemerintah provinsi akan membicarakan ini, alasan mereka ingin berinvestasi di Aceh karena jarak terbang dari Abu Dhabi kira-kira hanya lima jam," katanya.

Selain itu, UEA juga menawarkan kerja sama dalam pendidikan bagi para ulama dan kerja sama di bidang teknologi.

"Selama ini menurutnya, kita hanya melihat ke Barat, inilah saatnya kita melihat dan bekerja sama dengan Timur," katanya.

Baca juga: Luhut Tawarkan Proyek di Ibu Kota Baru ke Investor Singapura

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia kerap mengunjungi UEA untuk memastikan keminatan mereka berinvestasi di Indonesia. Dalam waktu enam bulan, UEA memutuskan sepakat berinvestasi dan akan dilakukan penandatanganan kesepakatan tersebut.

"Seperti yang disampaikan Presiden, ini adalah deal terbesar mungkin dalam sejarah Indonesia yang disepakati, yaitu dengan Uni Emirat Arab. Hanya dalam waktu enam bulan. Ada yang satu yang sedang difinalisasi oleh Menteri BUMN, yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF). Yang masuk ke dalam (proyek) SWF ini adalah UEA, Softbank, IDFC dari Amerika Serikat, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut bergabung," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, UEA ingin lebih banyak lagi ikut dalam pembangunan di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia adalah saudara dan merupakan negara berpenduduk muslim terbesar.

"Dari perbincangan tadi diungkap bahwa pihak UEA akan menjadi kontributor terbesar dalam proyek SWF di antara yang lainnya. Mungkin ini baru pertama kali terjadi, pihak-pihak yang bermodal besar bekerja sama dalam satu proyek," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan, kerja sama ekonomi kedua negara ini meliputi kerja sama antar-pemerintah dan business to business di berbagai bidang, seperti pertanian, pendidikan, pendidikan agama, dan investasi.

"Kerja sama ekonomi Indonesia-UEA dengan proyek senilai 22,89 miliar dollar AS, partisipasi UEA di dalamnya sebesar 33 persen yang bernilai 6,8 miliar dollar AS. Ada lima proyek G to G dan 11 proyek B to B," ujarnya.

Baca juga: BUMN Akan Bangun Gedung Mirip Menara Petronas di Ibu Kota Baru