Untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2019, angkanya sebesar 96,51 persen atau lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencatat 92,76 persen dan lebih tinggi dari target sebesar 93 persen.
Perlu diketahui, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Baca juga: UU APBN Diketok, Ini Target Ekonomi dan Asumsi Makro 2020
Hal ini berfungsi untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Adapun, nilai IKPA tertinggi adalah 100.
Capaian lain BPH Migas pada 2019 adalah realisasi Jenis BBM Tertentu/Subsidi (JBT) untuk Solar sebesar 16,17 juta kiloliter (KL) atau sebesar 111,51 persendari kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 14,5 juta KL.
Realisasi JBT lainnya, yaitu minyak tanah sebesar 0,52 juta KL atau sebesar 85,88 persen dari kuota sebesar 0,61 juta KL.
Sementara itu, realisasi Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada 2019 jenis premium sebesar 11,49 juta KL atau sebesar 104,53 persen dari kuota 11 juta KL.
Ifan menjelaskan, BPH Migas akan meningkatkan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP pada 2020 ini agar tepat sasaran.
Baca juga: Turunkan Harga Gas Industri, Menteri ESDM Tak Pilih Impor, Mengapa?
Untuk itu, pihaknya pun akan meningkatkan sinergitas antar instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Salah satu realisasinya adalah dilakukannya penandatanganan pernyataan bersama pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM antara Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (09/01/2020).
Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz pun menyatakan komitmen pengawasan BBM dengan membentuk satuan tugas (Satgas) kuda laut yang dipimpin Kabareskim.
"Kami berkomitmen agar Migas tahun 2020 ini penyaluran lebih baik lagi. Saya yakinkan speed kita akan cukup kencang. Tidak ada keberhasilan kalau kita tidak kompak. Ayo kita sama-sama bangun komunikasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, BPH Migas juga meminta komitmen PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom untuk menyelesaikan target digitalisasi nozzle di 5.518 SPBU hingga Juni 2020.
Baca juga: Kepala BPH Migas Usulkan Pemasangan GPS pada Rail Tank Wagon
BPH Migas juga meminta pengimplementasian sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU dengan pencatatan nomor polisi sebelum isi BBM.
Hal tersebut dilakukan agar BBM subsidi tersebut tepat sasaran.
Sementara itu, BPH Migas juga meraih tiga sertifikat berstandar internasional pada 2019.
Tiga sertifikat itu adalah ISO 9001 untuk Sistem Manajemen Mutu, ISO 14000 untuk Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sertifikat OHSAS 18000 untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.