Kompas.com - 13/01/2020, 20:51 WIB
Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo (kiri) menyampaikan siaran publik atas permasalahan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Umum IAPI Tarkosunaryo (kiri) menyampaikan siaran publik atas permasalahan yang membelit PT Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) belakangan tengah jadi sorotan. Menyusul gagal bayarnya polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya karena kecurangan.

Meski belum meneliti lebih lanjut, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menilai kasus laporan keuangan pada Jiwasraya dan Asabri memiliki pola yang sama.

"Kami belum meneliti lebih lanjut soal laporan keuangan Asabri. Apalagi yang RNI. Case-nya juga baru ramai beberapa hari ini. Tapi kalau dari polanya, itu hampir sama," kata Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Tarko menuturkan, sama seperti Jiwasraya, Asabri juga cenderung menutupi laporan keuangannya kepada publik. Dilihat pada laman resminya, publikasi laporan keuangan Asabri berakhir pada tahun 2016.

Sementara Jiwasraya, publikasi terakhir yang tercantum baik terakhir pada 2016. Meskipun laporan keuangan tahun 2017 dipublikasi, tidak diberikan keterangan jelas adanya opini tidak wajar (adverse opinion) dari auditor karena kurangnya pencadangan senilai Rp 7,7 triliun.

Kemudian, akuntan publik belum mengaudit laporan keuangan Jiwasraya tahun 2018-2019.

"Kemarin saya sempat lihat di website casenya kurang lebih hanya sampai tahun buku 2016 saja. Artinya setelah 2016, kayaknya tertutup artinya tidak dipublikasikan," ujar Tarko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu membuat Tarko menduga laporan keuangan yang belum dipublikasi karena adanya masalah keuangan pada perusahaan tersebut.

"Ini kayaknya kalau yang rugi-rugi, itu kayaknya enggak dipublikasikan. Kalau belum diaudit, itu laporan keuangan enggak bisa disahkan di RUPS. Mestinya direksinya tidak bisa dilepaskan tanggung jawab, karena syarat pelepasan adalah laporan keuangan yang audited," ungkap Tarko.

Sebelumnya, Asabri juga disamakan dengan Jiwasraya karena salah mengelola penempatan dana. Kabarnya, portofolio saham milik Asabri anjlok hingga 90 persen. Kerugiannya pun disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 10 triliun.

Ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi. Baik Jiwasraya maupun Asabri, sama-sama tersandung saham gorengan.

Hingga November 2019, berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asabri punya portofolio di 14 saham dengan kepemilikan di atas 5 persen.

Sementara Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp 2,48 triliun pada September 2019.

Yang paling parah, terjadi pada aset yang ditempatkan di reksa dana, dimana pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 19,17 triliun, nilainya anjlok menjadi Rp 6,64 triliun pada September 2019.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Strategi Bayar Utang Tak Jelas, Evergrande Tetap Yakin Bisa Keluar dari Krisis

Whats New
Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Penggunaan QRIS Lintas Negara Bakal Diperluas ke Malaysia dan Arab Saudi

Whats New
Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun di 2022, Bahlil Minta Anggaran Kementeriannya Ditambah Rp 600 Miliar

Whats New
Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Pengusaha Retail Keluhkan Regulasi Pemprov DKI Jakarta Terkait Larangan Display Rokok

Rilis
ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

ADB Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2022 Jadi 4,8 Persen

Whats New
Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Gubernur BI Beberkan Dampak Krisis Evergrande ke Indonesia

Whats New
Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Tips Hindari Transaksi Bodong Pinjol Ilegal

Rilis
 IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

IHSG Parkir di Zona Hijau pada Penutupan Sesi I, Rupiah Melemah

Whats New
Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Kementan dan Kemendag Beda Pendapat soal Penyebab Kenaikan Harga Jagung

Whats New
Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Bantah Pernyataan Menteri Perdagangan, Kementan Buka-bukaan Soal Stok Jagung

Whats New
ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

ADB Kembali Pangkas Proyeksi Ekonomi RI, Jadi 3,5 Persen Sepanjang 2021

Whats New
Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Harga Bitcoin Terus Merosot, Kini Sentuh Rp 590 Juta

Whats New
Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Agustus 2021, Uang Beredar di Indonesia Hampir Tembus Rp 7.200 Triliun

Whats New
Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Anggota DPR Sebut Ada Warga yang Tak Bisa Cairkan BLT UMKM karena Belum Vaksinasi

Whats New
Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Likuiditas Melimpah hingga Capai Level Tertinggi Sepanjang Sejarah, BI Minta Bank Salurkan Kredit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.