Nelayan Lokal Tolak Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna

Kompas.com - 14/01/2020, 11:46 WIB
Foto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020). Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj. ANTARA FOTO/Oky LukmansyahFoto aerial kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2020). Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan memfasilitasi segala hal yang diperlukan bagi para nelayan Pantura untuk melaut di perairan Natuna Utara, termasuk perizinan dan kapal. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Intensitas ketegangan di Natuna masih pasang surut pasca masuknya kapal patroli dan kapal ikan asal China. Sebagai langkah pengamanan kedaulatan, pemerintah berencana mengirimkan nelayan-nelayan di Pantura Jawa agar berlayar ke perairan Natuna.

Kendati begitu, nelayan di Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan ratusan kapal nelayan dari Pantura. Pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan kewenangan pengamanan di laut kepada satu institusi penjaga pantai.

Diberitakan Harian Kompas, 13 Januari 2020, Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari tujuh kecamatan di Natuna, Minggu (12/1/2020), berkumpul di Ranai.

Mereka sepakat meminta pemerintah mengkaji kembali rencana mobilisasi ratusan kapal nelayan dari pantura Jawa karena dinilai bisa memicu konflik baru.

Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur Hendri mengatakan, cantrang yang lazim digunakan nelayan pantura Jawa efektif di kedalaman 20-50 meter.

Padahal, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara berkedalaman 100 meter lebih.

Baca juga: Jepang Mau Hibahkan Kapal Patroli di Natuna

”Kalau situasinya begitu, pasti mereka lebih banyak menangkap ikan di zona 30 mil ke bawah. Itu memicu konflik daerah tangkapan dengan nelayan tradisional sini,” ujarnya.

Di Natuna, mayoritas nelayan mengandalkan alat tangkap tradisional berupa pancing untuk menangkap ikan karang dan tongkol. Warga Natuna mempertahankan cara tangkap tradisional demi menjaga kelestarian sumber daya ikan.

Daripada mendatangkan nelayan dari pantura, kata Hendri, pemerintah bisa memberdayakan nelayan Natuna. Bantuan yang diharapkan berupa kapal berukuran 8-10 gros ton (GT). Kapal itu sesuai kebutuhan dan cara tangkap selama ini.

”Sarana pendukung kios bahan bakar dan pabrik es juga masih langka. Setiap akan melaut, nelayan di Natuna biasanya harus mengantre isi bahan bakar 2-3 hari,” ujar Hendri.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X