JAKARTA, KOMPAS.com - Intensitas ketegangan di Natuna masih pasang surut pasca masuknya kapal patroli dan kapal ikan asal China. Sebagai langkah pengamanan kedaulatan, pemerintah berencana mengirimkan nelayan-nelayan di Pantura Jawa agar berlayar ke perairan Natuna.
Kendati begitu, nelayan di Natuna menolak rencana pemerintah mendatangkan ratusan kapal nelayan dari Pantura. Pemerintah diminta fokus memberdayakan nelayan lokal dan menyatukan kewenangan pengamanan di laut kepada satu institusi penjaga pantai.
Diberitakan Harian Kompas, 13 Januari 2020, Sejumlah perwakilan kelompok nelayan dari tujuh kecamatan di Natuna, Minggu (12/1/2020), berkumpul di Ranai.
Mereka sepakat meminta pemerintah mengkaji kembali rencana mobilisasi ratusan kapal nelayan dari pantura Jawa karena dinilai bisa memicu konflik baru.
Ketua Rukun Nelayan Kelurahan Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur Hendri mengatakan, cantrang yang lazim digunakan nelayan pantura Jawa efektif di kedalaman 20-50 meter.
Padahal, zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara berkedalaman 100 meter lebih.
Baca juga: Jepang Mau Hibahkan Kapal Patroli di Natuna
”Kalau situasinya begitu, pasti mereka lebih banyak menangkap ikan di zona 30 mil ke bawah. Itu memicu konflik daerah tangkapan dengan nelayan tradisional sini,” ujarnya.
Di Natuna, mayoritas nelayan mengandalkan alat tangkap tradisional berupa pancing untuk menangkap ikan karang dan tongkol. Warga Natuna mempertahankan cara tangkap tradisional demi menjaga kelestarian sumber daya ikan.
Daripada mendatangkan nelayan dari pantura, kata Hendri, pemerintah bisa memberdayakan nelayan Natuna. Bantuan yang diharapkan berupa kapal berukuran 8-10 gros ton (GT). Kapal itu sesuai kebutuhan dan cara tangkap selama ini.
”Sarana pendukung kios bahan bakar dan pabrik es juga masih langka. Setiap akan melaut, nelayan di Natuna biasanya harus mengantre isi bahan bakar 2-3 hari,” ujar Hendri.
