Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Siapa Saja Anggotanya?

ABU DHABI, KOMPAS.com - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) telah menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah pembangunan ibu kota baru.

"MBZ akan menjadi ketuanya dengan dua orang anggota, yaitu Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Di atasnya ada Presiden Joko Widodo yang akan menjadi penanggung jawab," kata Luhut seusai mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan Putra Mahkota MBZ dan Masayoshi Son, di Abu Dhabi, Selasa (14/1/2020).

Masayoshi Son adalah salah satu orang terkaya di Jepang, pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile. Kemudian, Tony Blair adalah mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007. Ia pernah bertugas sebagai utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia dengan salah satu tugas utamanya adalah menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Baca juga: Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru

Selanjutnya, Luhut juga mendampingi Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Armenia, Armen Sarkissian. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Sarkissian menawarkan kemungkinan kerja sama di bidang sains dan teknologi.

"Armenia adalah negara yang unggul dalam bidang-bidang tersebut dan ternyata mereka punya mangrove yang baik, kita akan lihat jika cocok ditanam di Indonesia mungkin kita bisa kembangkan untuk memperkuat carbon trade kita," katanya.

Dalam pertemuan antara Jokowi dan Putra Mahkota Abu Dhabi serta Masayoshi Son, dibahas pula rencana struktur dan finalisasi dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF), yang akan dilakukan akhir bulan ini di Tokyo.

Kerja sama ekonomi Indonesia-UEA dengan proyek senilai 22,89 miliar dollar AS. Untuk tahap pertama, UEA akan berinvestasi senilai 6,8 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp 93 triliun (kurs Rp 13.700) dapat disepakati dalam waktu enam bulan.

Baca juga: Kata Luhut, Miliaran Dollar AS Investasi UEA Juga untuk Ibu Kota Baru

"Finalisasinya akan dilakukan oleh Menteri BUMN dan wakilnya, ada dari tim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta penasihat hukum," sebut dia.

"Kami melibatkan ahli hukum karena kami berencana membuat UU-nya, dana ini kan melibatkan dana dari luar negeri, auditnya pun akan dilakukan dilakukan badan yang kredibel, auditor internasional yang independen mungkin akan dilibatkan sehingga tidak merusak kepercayaan para pemilik dana. UEA sudah berpengalaman mengelola SWF di negara lain, seperti Mesir dan India, sehingga mereka bisa mengantisipasi masalah apa saja yang biasanya yang muncul," tambanya.

Mantan Menko Polhukam ini menambahkan, setelah finalisasi SWF bisa dimulai sekitar pertengahan tahun ini dan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru, juga akan digunakan pada sektor lain, seperti infrastruktur dan investasi. SWF adalah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana abadi yang berasal dari dana tabungan sebuah negara.

Baca juga: Beda Klaim Luhut dan CEO Softbank Soal Investasi di Ibu Kota Baru