Punya Implikasi Politik yang Tinggi, Asabri Perlu Di-bail out Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) tersorot usai kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya (Tbk) ramai diperbincangkan.

Peneliti Senior dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kedua kasus itu punya potensi yang sama. Namun, kasus Asabri dinilai punya implikasi politik yang lebih tinggi.

"Menimbang nilainya yang begitu besar, implikasi politik sudah pasti juga besar," kata Piter Abdullah kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

Bahkan Piter berpendapat, kasus Asabri dan Jiwasraya tidak bisa bila tidak ada bail out (dana talangan) dari pemerintah.

"Apalagi solusi untuk keduanya menurut saya tidak bisa tidak harus ada bail out dari pemerintah," ungkap Piter.

Sependapat dengan Piter, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, kasus Asabri lebih sensitif ketimbang Jiwasraya. Hal itu terlebih dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mengumumkan kasus Asabri.

"Ya, implikasi politiknya tinggi karena yang mengumumkan saja Menteri Polhukam, bukan Menhan Prabowo. Itu menunjukkan implikasinya tinggi," ungkap Irvan.

Baca juga: Kementerian BUMN: Asabri Masih Mampu Bayar Klaim Nasabah

Tak hanya itu, kasus Asabri yang gagal investasi ini berkaitan langsung dengan TNI/Polri sebagai ketahanan nasional di tengah konflik yang memanas seperti di Perairan Natuna.

Namun, kesejahteraan TNI/Polri justru bermasalah karena asuransi sosialnya mengalami gagal investasi.

"(Jadi) Bukan (hanya) soal kerugiannya, tapi soal anggota TNI Polri yang kesejahteraannya minim dan mereka diperlukan untuk ketahanan nasional," terang Irvan.