Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Implikasi Politik yang Tinggi, Asabri Perlu Di-bail out Pemerintah

Kompas.com - 14/01/2020, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) tersorot usai kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya (Tbk) ramai diperbincangkan.

Peneliti Senior dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kedua kasus itu punya potensi yang sama. Namun, kasus Asabri dinilai punya implikasi politik yang lebih tinggi.

"Menimbang nilainya yang begitu besar, implikasi politik sudah pasti juga besar," kata Piter Abdullah kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).

Bahkan Piter berpendapat, kasus Asabri dan Jiwasraya tidak bisa bila tidak ada bail out (dana talangan) dari pemerintah.

"Apalagi solusi untuk keduanya menurut saya tidak bisa tidak harus ada bail out dari pemerintah," ungkap Piter.

Sependapat dengan Piter, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, kasus Asabri lebih sensitif ketimbang Jiwasraya. Hal itu terlebih dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mengumumkan kasus Asabri.

"Ya, implikasi politiknya tinggi karena yang mengumumkan saja Menteri Polhukam, bukan Menhan Prabowo. Itu menunjukkan implikasinya tinggi," ungkap Irvan.

Baca juga: Kementerian BUMN: Asabri Masih Mampu Bayar Klaim Nasabah

Tak hanya itu, kasus Asabri yang gagal investasi ini berkaitan langsung dengan TNI/Polri sebagai ketahanan nasional di tengah konflik yang memanas seperti di Perairan Natuna.

Namun, kesejahteraan TNI/Polri justru bermasalah karena asuransi sosialnya mengalami gagal investasi.

"(Jadi) Bukan (hanya) soal kerugiannya, tapi soal anggota TNI Polri yang kesejahteraannya minim dan mereka diperlukan untuk ketahanan nasional," terang Irvan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Whats New
LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

Whats New
Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun di IKN, Luhut: Siapa Saja Kita Libatkan

Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun di IKN, Luhut: Siapa Saja Kita Libatkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+