Ini Alasan Sri Mulyani Cairkan 40 Persen Dana Desa di Awal 2020

Kompas.com - 15/01/2020, 06:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan realisasi APBN hingga 30 November 2019 di Jakarta, Selasa (19/12/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan realisasi APBN hingga 30 November 2019 di Jakarta, Selasa (19/12/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah aturan penyaluran dana desa. Kini, penyaluran dana desa 2020 harus dimulai di Januari dengan pencairan tahap I sebesar 40 persen dari yang sebelumnya 20 persen.

Aturan tersebut tertuang pada peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

"Ya untuk meningkatkan kemampuan desa melakukan program-programnya lebih awal tapi tetap akuntabel," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung DPD, Selasa (14/1/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, percepatan penyaluran dana desa dilakukan agar kemampuan desa dalam menjalankan program kerja lebih maksimal.

Baca juga: Dana Desa dan Transfer Daerah Mengendap Rp 234 Triliun, Kok Bisa?

Pemerintah berjanji akan memantau secara ketat proses pencairan dana desa serta penyerapannya agar bisa dipertanggungjawabkan.

Pada 2020, pemerintah menganggarkan dana desa dalam APBN 2020 sebesar Rp 72 triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 70 triliun.

Di dalam peraturan baru, penyaluran dana desa untuk tahun ini akan dimulai pada Januari 2020 dengan tiga tahapan. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Penyaluran tahap I ditargetkan paling cepat dilaksanakan pada Januari dan paling lambat pada bulan Juni. Sedangkan, tahap II paling cepat di bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, sementara untuk tahap III paling cepat dilakukan pertengahan tahun atau sekitar bulan Juli.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Bahas Sengkarut Jiwasraya dan Asabri dengan DPR

Di peraturan sebelumnya, dana desa tahap I disalurkan sebesar 20 persen, berikutnya masing-masing 40 persen di tahap II dan III.

Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan, untuk bisa mencairkan dana desa tahap I para bupati atau wali kota harus menerbitkan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X