Ketika Sri Mulyani Geregetan dengan Pengelolaan Anggaran Pemda...

Kompas.com - 15/01/2020, 08:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI mengenai alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dalam rapat tersebut, Mantan Direktur Bank Dunia itu beberapa kali mengungkapkan kekesalannya dengan pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Salah satunya alasannya adalah dana transfer yang mengendap ratusan triliun di rekening kas umum daerah (RKUD).

Secara keseluruhan, dana mengendap di rekening daerah tersebut mencapai Rp 186 triliun per November 2019.

"Kami lihat masih banyak, hingga November 2019 masih ada Rp 186 triliun di rekening daerah. Jadi di satu sisi kami ngambil banyak, transfer rajin, sampai sana pindah lagi ke akun bank saja, enggak dipakai," ujar dia, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa Fiktif

Padahal seharusnya, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Sri Mulyani pun menyoroti hal itu di depan para anggota DPD. Dia tak ingin dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat hanya menganggur dan mengendap di rekening.

"Ini yang mungkin jadi satu pemikiran kita. Bahkan pada bulan-bulan sebelum Oktober itu akunnya bisa mencapai di atas Rp 200 triliun, Rp 220 triliun di rekening daerah," ujar dia.

Enggan Bayar Pensiun

Sri Mulyani merasa keberatan dengan pemerintah daerah yang banyak merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun beban pembayaran pensiun diberikan kepada pemerintah pusat.

Sehingga menurut dia, beban pemerintah pusat untuk belanja pensiun semakin besar. Sementara pemerintah daerah tak menanggung beban tersebut.

"Di daerah itu merekrut banyak pegawai termasuk PPPK dalam hal ini. Namun untuk pensiunnya itu yang menanggung adalah seluruhnya pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Selasa (14/1/2020).

Anggaran dana pendapatan PPPK dan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun ini masuk dalam komponen alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X