Ketika Sri Mulyani Geregetan dengan Pengelolaan Anggaran Pemda...

Kompas.com - 15/01/2020, 08:32 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika melantik pejabat eselon II, III, dan IV Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).
Penulis Mutia Fauzia
|

"Daerah itu enggak siap buat turun, siapnya naik. Jadi waktu itu (Pemda) minta ke Pak Presiden dengan mengharu-haru biru gitu supaya tidak diturunkan, sehingga akhirnya tahun lalu kita final, tahun ini juga final," ujarnya.

Sebagai informasi, penerimaan perpajakan pemerintah hingga Desember 2019 tercatat kurang Rp 245 triliun atau sebesar Rp 1.332 triliun dari yang seharusnya Rp 1.577 triliun.

Baca juga: Ini Alasan Sri Mulyani Cairkan 40 Persen Dana Desa di Awal 2020

Sementara, anggaran DAU pemerintah ke daerah tahun ini sebesar Rp 427 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 417,8 triliun.

Peningkatan terjadi lantaran DAU formula yang juga meningkat dari Rp 414,8 triliun menjadi Rp 418,7 triliun, dan juga terjadi peningkatan DAU tambahan karena ada anggaran bantuan untuk SILTAP dan PPPK dari yang tadinya hanya Rp 3 triliun menjadi Rp 8,38 triliun.

"Jadi memang penerimaan pajak kita itu turun. Jadi harusnya yang kami bagikan ke daerah juga turun," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Profil Hanson International, Pengembang Swasta di Pusaran Kasus Jiwasraya & Asabri

Namun, karena penerimah daerah yang belum siap dengan fluktuasi anggaran tersebut maka anggaran daerah pun ditetapkan menjadi final dari yang seharusnya dinamis.

Dengan demikian, beban pemerintah pusat ketika terjadi deviasi atau penyimpangan atara perencanaan dan realisasi penerimaan semakin berat.

Minta Punya Menteri Keuangan

Dia pun meminta agar pemerintah daerah juga memiliki menteri-menteri keuangan yang lihai dalam mengelola anggaran.

Baca juga: Kasus Asabri: Implikasi Politik Sensitif hingga Butuh Bailout Pemerintah

Pemda juga harus memiliki kebijakan di tingkat daerah yang bisa menjadi peredam penerimaan negara yang penuh ketidakpastian. Sebab, hal serupa juga diimplementasikan di tataran pemerintah pusat.

"APBN harus punya shock absorber karena kalau nggak, kalau jeblong semuanya sakit perut, kalau naik semuanya muntah gitu. Jadi shock absorber-nya harus dibuat. Ini kami coba lakukan di pusat," terang dia.

Meski dirinya menilai daerah belum siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Di daerah kemampuannya sangat minimal sekarang ini. Jadi kayaknya daerah yang penting kita tahu bersih saja deh. Namun untuk Indonesia ke depan kayaknya daerah harus makin lama makin dibangun kapasitasnya," tambahnya.

Baca juga: Simak 4 Tips Ini Sebelum Memulai Bisnis Franchise

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X