Luhut soal Asabri: Ya, Ndak Benarlah Itu

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias PT Asabri (Persero) menjadi sorotan di tengah kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum usai.

Sama seperti Jiwasraya, perusahaan asuransi itu salah mengelola dana penempatan dan adanya potensi fraud dengan kerugian lebih dari Rp 10 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum bisa berkomentar banyak soal Asabri.

Baca juga: Berapa Gaji Anggota TNI dan Polri yang Dipotong Asabri?

Menteri yang juga merupakan mantan prajurit TNI ini hanya berkata sekilas sambil berlalu.

"Ya, ndak benarlah itu (soal kasus Asabri)," kata Luhut seusai menghadiri acara Standard Chartered di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Sebelumnya, pengamat asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, kasus Asabri justru memiliki implikasi politik yang lebih tinggi ketimbang Jiwasraya.

Baca juga: Kasus Asabri: Implikasi Politik Sensitif hingga Butuh Bailout Pemerintah

Sebab, kasus Asabri yang gagal investasi ini berkaitan langsung dengan TNI/Polri sebagai ketahanan nasional di tengah konflik yang memanas. Namun, kesejahteraan anggota TNI/Polri justru bermasalah karena asuransi sosialnya mengalami gagal investasi.

Belum lagi, kasus ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.

"Ya, implikasi politiknya tinggi karena yang mengumumkan saja Menteri Polhukam, bukan Menhan Prabowo. Itu menunjukkan implikasinya tinggi," ungkap Irvan.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal Bahas Sengkarut Jiwasraya dan Asabri dengan DPR