Belajar dari Penipuan Transaksi Nontunai, Pentingnya Jaga Data Pribadi

Kompas.com - 15/01/2020, 14:15 WIB
Ilustrasi uang elektronik www.shutterstock.comIlustrasi uang elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Di Indonesia tren pembayaran mulai berubah dari transaksi tunai menjadi transaksi nontunai.

Ini terbukti dari data Bank Indonesia (BI), selama tahun 2019 jumlah transaski nontunai di Indonesia telah terjadi sebanyak 4,7 juta transaksi dengan total nilai Rp 128 trilun.

Marak dan berkembangnya transaksi nontunai juga menyediakan celah bagi kasus penipuan dan tindak kejahatan. Terakhir, ada kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum pengemudi ojek online yang mengambil saldo konsumen melalui transaksi virtual account.

Baca juga: Studi: Transaksi Nontunai di Indonesia Capai Rp 128 Triliun pada 2019

Chief Marketing Officer LinkAja Edward K Suwignjo mengatakan memang kasus ini menjadi salah satu fenomena yang harus diperhatikan. Mengingat data pribadi seseorang dapat disebarluaskan dan dapat disalahgunakan.

"Fenomena ini memang muncul dan menjadi prioritas kita, memang kasus OTP ojol banyak terjadi yang hasilnya data pribadi disebarluaskan dan dana saldo juga diambil, kita juga sedang memperbincangkan apakah kode OTP bisa diubah secara geometric verification dan perkembangan ini mau kita arahkan kesana," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Edward juga mengatakan salah satu cara yang paling penting untuk mengurangi dampak ini adalah dengan meningkatkan edukasi melalui literasi kepada para masyarakat.

Ini khususnya literasi edukasi mengenai kesadaran masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Banyak sekali kasus data pribadi disebarluaskan secara tidak sengaja oleh pribadinya sendiri.

Baca juga: Simak 4 Tips Lindungi Data Pribadi dari Diri-Sendiri

"Karna minimnya pengetahuan mengenai data pribadi banyak seseorang itu tidak tahu bahwa data pribadinya sendiri tersebar akibat dia sendiri, alhasil seperti kasus ojol, driver meminta kode OTP padahal sudah jelas dikatakan melalui notifikasi bahwasanya kode OTP tidak boleh disebarluaskan," jelasnya.

Sementara itu, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, literasi dan edukasi juga perlu dilakukan, bukan hanya kepada masyarakat namun juga kepada pihak otoritas.

"Saya sependapat mengenai edukasi literasi namun literasi juga perlu diperuntukkan bagi pihak otoritas saya yakin ini masih gagap mengenai literasi fenomena ini," ujarnya.

Yustinus mencontohkan mengenai literasi edukasi yang pernah dilakukan pihak Bank Indonesia yang telah berhasil memberikan literasi edukasi mengenai penyebaran uang palsu yang dianggap berhasil disebarluaskan kepada masyarakat.

"Kita lihat BI berhasil memberikan literasi edukasi perbandingan uang asli dan palsu, saya apresiasi kinerja mereka, karena sampai orang pasar pun bisa mengerti uang asli dan palsu. Contoh seperti ini yang kita perlukan untuk mengurangi dampak penyebaran data pribadi," ujarnya.

Baca juga: Simak, Tips Melindungi Data Pribadi agar Tak Disalahgunakan

Namun Yustinus juga berharap literasi yang diberikan kepada masyarakat bukan hanya dilakukan sekali, dua kali atau tiga kali.

Akan tetapi, literasi dan edukasi perlu dilakukan secara terus menerus, bertahap dan secara konsisten.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X