Belajar dari Penipuan Transaksi Nontunai, Pentingnya Jaga Data Pribadi

Kompas.com - 15/01/2020, 14:15 WIB
Ilustrasi uang elektronik www.shutterstock.comIlustrasi uang elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Di Indonesia tren pembayaran mulai berubah dari transaksi tunai menjadi transaksi nontunai.

Ini terbukti dari data Bank Indonesia (BI), selama tahun 2019 jumlah transaski nontunai di Indonesia telah terjadi sebanyak 4,7 juta transaksi dengan total nilai Rp 128 trilun.

Marak dan berkembangnya transaksi nontunai juga menyediakan celah bagi kasus penipuan dan tindak kejahatan. Terakhir, ada kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum pengemudi ojek online yang mengambil saldo konsumen melalui transaksi virtual account.

Baca juga: Studi: Transaksi Nontunai di Indonesia Capai Rp 128 Triliun pada 2019

Chief Marketing Officer LinkAja Edward K Suwignjo mengatakan memang kasus ini menjadi salah satu fenomena yang harus diperhatikan. Mengingat data pribadi seseorang dapat disebarluaskan dan dapat disalahgunakan.

"Fenomena ini memang muncul dan menjadi prioritas kita, memang kasus OTP ojol banyak terjadi yang hasilnya data pribadi disebarluaskan dan dana saldo juga diambil, kita juga sedang memperbincangkan apakah kode OTP bisa diubah secara geometric verification dan perkembangan ini mau kita arahkan kesana," ujarnya di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Edward juga mengatakan salah satu cara yang paling penting untuk mengurangi dampak ini adalah dengan meningkatkan edukasi melalui literasi kepada para masyarakat.

Ini khususnya literasi edukasi mengenai kesadaran masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Banyak sekali kasus data pribadi disebarluaskan secara tidak sengaja oleh pribadinya sendiri.

Baca juga: Simak 4 Tips Lindungi Data Pribadi dari Diri-Sendiri

"Karna minimnya pengetahuan mengenai data pribadi banyak seseorang itu tidak tahu bahwa data pribadinya sendiri tersebar akibat dia sendiri, alhasil seperti kasus ojol, driver meminta kode OTP padahal sudah jelas dikatakan melalui notifikasi bahwasanya kode OTP tidak boleh disebarluaskan," jelasnya.

Sementara itu, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, literasi dan edukasi juga perlu dilakukan, bukan hanya kepada masyarakat namun juga kepada pihak otoritas.

"Saya sependapat mengenai edukasi literasi namun literasi juga perlu diperuntukkan bagi pihak otoritas saya yakin ini masih gagap mengenai literasi fenomena ini," ujarnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X