Kementerian BUMN Klaim Potensi Kerugian Kasus Asabri Lebih Kecil dari Jiwasraya

Kompas.com - 15/01/2020, 16:45 WIB
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAWakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan potensi kerugian yang harus ditanggung negara akibat kasus yang menimpa PT Asabri (Persero) lebih kecil dibandingkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pria yang akrab disapa Tiko tersebut pun sebelumnya sempat mengatakan skema penyelesaian permasalahan yang menimpa Jiwasraya dan Asabri akan berbeda.

"(Potensi kerugiannya) gedean Jiwasraya," ujar Tiko ketika ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Namun demikian, Tiko tak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai besaran kerugian negara akibat kasus yang menjerat asuransi pelat merah tersebut.

BPK sebelumnya sempat mengungkapkan besaran kerugian yang menjerat Jiwasraya per Agustus 2019 mencapai Rp 13,7 triliun.

Baca juga: Berapa Gaji Anggota TNI dan Polri yang Dipotong Asabri?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sempat mengatakan, terdapat isu Korupsii di Asasbri dengan nilai di atas Rp 10 triliun.

Tiko pun membenarkan besaran kerugian Asabri seperti yang diungkapkan oleh Mahfud.

"Ya seperti yang disebutkan di publik," ujar Tiko.

Adapun saat ini, Kementerian BUMN sedang melakukan proses audit dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, memang terjadi penempatan portofolio investasi perusahaan di saham-saham gorengan. Hal tersebut membuat nilai aset perusahaan merosot drastis.

"Intinya kami tadi review memang saham-saham yang ada di Asabri seperti yang ditampilkan di media ya mirip-miriplah dengan Jiwasraya. Jadi kami lihat ada semacam hubungan permainan saham di Jiwasraya dan Asabri," ujar dia.

Saat ini, pihak Kementerian BUMN bersama dengan BPKP tengah mencari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pihaknya mengaku masih membutuhkan waktu sebelum akhirnya mengungkapkan pelaku-pelaku yang menyebabkan kerugian negara tersebut ke publik.

"Kami tadi review dengan BPKP dan komisaris. Kami akan melakukan tindakan-tindakan juga kami akan lihat siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan nanti pada saatnya kami umumkan sanksi dan prosesnya seperti apa," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Bekerja Nyaman dan Bahagia? Pilih Perusahaan seperti Ini

Ingin Bekerja Nyaman dan Bahagia? Pilih Perusahaan seperti Ini

Work Smart
Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Whats New
Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Whats New
Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X