SKK Migas Luncurkan OSDP, Perizinan Ditargetkan Rampung dalam 3 Hari

Kompas.com - 15/01/2020, 18:08 WIB
Peluncuran layanan perizinan panel satu pintu dari SKK Migas dengan tujuan mempercepat capaian 1 juta barel per hari 2030 mendatang, Jakarta, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPeluncuran layanan perizinan panel satu pintu dari SKK Migas dengan tujuan mempercepat capaian 1 juta barel per hari 2030 mendatang, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - SKK Migas membuka layanan One Door Service Policy (ODSP) atau pelayanan satu pintu. Melalui ODSP seluruh layanan proses perizinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dilaksanakan dalam satu pintu dan proses yang lebih cepat.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, dengan djbukanya proses pelayanan satu pintu maka diharapkan 2030 mendatang, pencapaian minyak 1 juta barrel per hari akan terwujud. Karena tidak adanya hambatan lagi pada perizinan bagi para KKKS untuk menggarap proyek hulu migas sesuai waktu yang telah ditetapkan.

"Disampaikan, target kawan-kawan yang biasanya sebelumnya 15 hari untuk bisa jadi 3 hari. Tapi, tadi lewat Pak Menteri memberikan challenge yang lebih cepat lagi. Kalau biasanya 1 bulan harusnya jadi 1 hari. Ini tentu saja kami akan meningkatkan upaya-upaya itu. Apakah bisa cepat dari tiga hari menjadi satu hari," ujarnya di Gedung City Plaza, Jakarta Rabu (15/1/2020).

Baca juga: SKK Migas Sebut Proses Distribusi Jadi Biang Kerok Harga Gas Mahal

SKK Migas dan KKKS bersama-sama melakukan penelitian atas kelengkapan untuk setiap persyaratan perizinan dari berbagai instansi yang ada saat ini. Bahkan lebih dari itu, SKK Migas akan membantu KKKS untuk dapat memenuhi dokumen yang menjadi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusan perizinan di di instansi terkait

“Hingga saat ini tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang hanya memerlukan satu izin atau melibatkan satu instansi. Setiap kegiatan akan membutuhkan beberapa perizinan dari berbagai instansi. Dengan dukungan aktif SKK Migas, maka kita yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas serta perizinan dapat diselesaikan lebih cepat," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, SKK Migas telah melakukan perubahan pola pikir, bahwa institusi ini bukanlah “Mandor” yang pasif dan menunggu laporan penyelesaian perizinan dari KKKS. Tetapi SKK Migas sekarang memerankan diri menjadi aktif.

“Keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas karena hambatan selesainya perizinan yang lama dan menghabiskan waktu, tidak akan terjadi lagi karena kendala tersebut telah teratasi dengan layanan ODSP. Selesainya proyek sesuai waktu yang telah ditentukan menjadi salah satu upaya untuk menjaga biaya proyek tetap sesuai dengan yang telah disetujui dan dilaksanakan secara efisien," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Kesal Harga Gas Industri Mahal, Ini Kata SKK Migas

Pasalnya, setiap keterlambatan proyek hulu migas akan menimbulkan ekskalasi biaya. Dampaknya ke pemerintah adalah penerimaan negara tertunda dan tidak optimal.

Perjalanan ODSP dimulai dibulan November 2019 yang diawali dengan perumusan konsep ODSP, FGD dan sosialisasi ke kalangan KKKS.

Koneksi daerah

Dwi mengatakan, layanan OSDP tersebut telah terkoneksi ke seluruh daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan bagi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menggarap proyek hulu migas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X