[POPULER MONEY] Benny Tjokro Orang Terkaya | Denny JA Ingin Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu gagal bayar Jiwasraya masih menjadi perhatian pembaca sepanjang hari kemarin, Rabu (15/1/2019). Dalam kasus itu, salah satu orang terkaya di Indonesia, Benny Tjokro ikut terseret.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin. Sementara itu berita terpopuler lainnya adalah tanggapan Luhut tentang Denny JA yang minta jabatan komisaris di BUMN.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Benny Tjokro Masuk Daftar Orang Terkaya RI, Terseret Skandal di BUMN

Skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) menyeret nama Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro. Dia merupakan Direktur Utama PT Hanson International.

Namanya beberapa kali dikaitkan dengan masalah yang saat ini membelit Jiwasraya dan Asabri. Ini lantaran dua BUMN asuransi tersebut menempatkan dana investasi besar di perusahaan propertinya.

Majalah Forbes tahun lalu memasukkan Benny Tjokro dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2018. Cucu dari Kasom Tjokrosaputro, sang pendiri grup usaha Batik Keris, ini berada di urutan ke-43.

Forbes menaksir kekayaan pria yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 15 Mei 1969, ini mencapai 670 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,18 triliun (kurs Rp 13.707 per dollar AS). Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Luhut soal Denny JA Minta Jabatan: Saya Capek Nanggapin Itu...

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan enggan menanggapi perihal isu seputar Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sekaligus konsultan politik, Denny Januar Ali yang meminta jabatan komisaris Inalum, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya capek nanggapin itu, yang lain saja," ucap Luhut sembari berlalu menuju ke mobil dinasnya, yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Bahkan, dia mengungkapkan, sederet tokoh publik yang meminta jabatan kepada dirinya tak sedikit. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. Sri Mulyani Hentikan Aliran Dana ke 56 Desa Fiktif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah menghentikan aliran dana desa ke 56 desa yang berstatus fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Polda setempat.

"Jadi penyaluran dana desa tahap III 2019 untuk keseluruhan 56 desa dihentikan sampai kami mendapat kejelasan status dari desa tersebut," ujar Sri Mulyani ketika memberi penjelasan kepada Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

4. Catat, Tes SKD CPNS Hari Pertama Dilakukan 27 Januari 2020

Pemerintah memastikan jadwal ujian bagi calon aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) dilaksanakan sesuai jadwal yang disiapkan Badan Kepegawaian Negara ( BKN).

Sementara, pelaksanaan ujian berdasarkan CAT (Computer Assisted Test) diselenggarakan oleh masing-masing kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) Tahun Anggaran (TA) 2019 sendiri akan berlangsung mulai tanggal 27 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020 mendatang, hingga 14 Januari 2020.

BKN menyebutkan saat ini telah menyiapkan 425 titik lokasi (Tilok) yang akan memfasilitasi pelaksanaan SKD. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Berapa Gaji Anggota TNI dan Polri yang Dipotong Asabri?

PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) tengah jadi sorotan. BUMN asuransi ini dikabarkan tekor hingga Rp 10 triliun lebih karena salah kelola dana penempatan.

Didirikan tahun 1971, PT Asabri merupakan BUMN yang sahamnya 100 persen dikuasai pemerintah.

Produk asuransinya diperuntukkan untuk seluruh prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Sejak 1 Juli 2015, PT Asabri memiliki layanan untuk perlindungan pesertanya antara lain program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, Pinjaman Polis, dan Pinjaman KPR.

Asabri mengumpulkan iuran dengan memotong gaji pesertanya yang berasal dari TNI-Polri, serta ASN di lingkungan Kemenhan. Selengkapnya silakan baca di sini.