KILAS

Terkait Alih Fungsi Lahan, Mentan Dorong Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2019

Kompas.com - 16/01/2020, 11:29 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat Menghadiri Acara Jajanan Kaki Lima ?Healthy Street Food Festival 2019? di Gelora Bung Karno, Jakarta. Minggu (10/11/2019). Dok. Humas Kementerian PertanianMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat Menghadiri Acara Jajanan Kaki Lima ?Healthy Street Food Festival 2019? di Gelora Bung Karno, Jakarta. Minggu (10/11/2019).


KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mendorong penegak hukum melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Mentan berharap dengan penerapan aturan tersebut mampu mengurangi pengalihfungsian lahan pertanian.

Syahrul mengatakan lahan merupakan faktor produksi pertanian utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

"Untuk itu, saya minta kepada penegak hukum (Dandim dan Kapolres) menangkap mereka yang mengalihfungsikan lahan pertanian," kata Syahrul, seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/1/2020).

Baca juga: Kementan Apresiasi Pemkab Purwakarta tentang Peraturan Alih Fungsi Lahan

Kasubdit Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan, Gloria Merry Karolina Ginting mengatakan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu contoh keberhasilan penerapan perlindungan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Glory menyebutkan hingga saat ini di Kabupaten Temangung terdapat 25 hektar lahan pertanian yang masih dipertahankan.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung Masrik Amin Zuhdi mendukung penerapan LP2B di Kabupaten Temanggung.

"Kami sangat mendukung penerapan LP2B di Kabupaten Temanggung karena secara regulasi, UU ini sudah ditindaklanjuti dengan PP yang mengacu pada lembaga Badan Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Daerah (BKPTRD)," kata Masrik.

Baca juga: Mentan Syahrul Yasin Limpo Jamin Rakyat Tak Kekurangan Bahan Pangan

Lebih lanjut Masrik mengatakan, pihaknya juga menguatkan peraturan dengan menyusun peraturan daerah yang berlangsung di tahun 2012.

Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Unang (Perpu ini), kata Masrik, lahan pertanian di Temanggung terbebas dari alih fungsi lahan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X