Usai Kodam Jaya, Ditjen Pajak Akan Bergerak ke Mabes TNI

Kompas.com - 16/01/2020, 14:43 WIB
Para Perwira Menengah (Pamen) Kodam Jaya diberikan pengarahan cara pelaporan SPT pajak melalui e-filing, di Jakarta, Kamis (16/1/2020) KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPara Perwira Menengah (Pamen) Kodam Jaya diberikan pengarahan cara pelaporan SPT pajak melalui e-filing, di Jakarta, Kamis (16/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur, akan bergerak ke Mabes TNI untuk menyosialisasikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online atau e-filing.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan usai melakukan sosialisasi SPT pajak di Kodam Jaya, Jakarta, Kamis (16/1/2020). 

"Instansi strategis pasti. Mabes (TNI) di Cilangkap, Pasar Rebo, kami akan laksanakan (sosialisasi). Wajib pajak umum istilahnya sektor-sektor strategis (kami) masuk sana. Jadi semua kami bergerak," ujarnya ditemui di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Ratusan Pamen TNI AD Ikut Sosialisasi Pelaporan SPT Pajak, Apa Alasannya?

Di wilayah Jakarta Timur, terdapat 1 juta wajib pajak yang patuh melaporkan SPT-nya. Namun menurut dia, kepatuhan pajak tidak hanya dari segi formalitas saja.

"Kalau standar kepatuhan kurang lebih sama. Bukan hanya formalnya 73 persen kita lihat, tapi dari materi juga benar. Bukan hanya kepatuhan secara formal, tapi material juga benar," ucapnya.

Arfan mengapresiasi pihak Kodam Jaya yang telah menginisiasi para perwira menengah TNI untuk mengikuti sosialisasi cara melaporkan SPT wajib pajak pribadi.

Kepala Staff Kodim (Kasdim) Jaya Brigadir Jenderal TNI, Muhammad Saleh Mustafa menuturkan, perwira menengah TNI AD memang sengaja diikutsertakan dalam pelaporan SPT pajak.

Baca juga: Lelang Sukuk, Pemerintah Kebanjiran Tawaran hingga Rp 59,1 Triliun

Sebab penghasilan yang mereka terima lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 56 juta per tahun.

Sejak beberapa tahun lalu, DJP sudah menyediakan pelaporan SPT pajak secara online sehingga wajib pajak tak perlu harus datang ke kantor pajak.

Anggota TNI sendiri diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan perpajakan sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015.

Aturan itu mewajibkan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan, termasuk melaporkan SPT pajak.

Baca juga: Dikabarkan Mangkrak, Apa Kabar Meikarta?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X