Luhut Soal Pencabutan Subsidi LPG 3 Kg: Nanti Saya Lihat...

Kompas.com - 16/01/2020, 20:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, enggan berkomentar banyak terkait rencana pemerintah mencabut subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) pada pertengahan 2020.

"Nanti saya lihat lagi," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi LPG 3 kg pada pertengahan 2020. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tepat sasaran LPG 3 kg.

Baca juga: Harga Gas LPG 3 Kg akan Disesuaikan dengan Harga Pasar

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto beberapa hari yang lalu mengatakan, secara prinsip pemerintah dan DPR telah menyetujui sistem distribusi tertutup LPG 3 kg.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

“Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pembatasan Pembelian Gas LPG 3 Kg Bakal Rugikan UMKM?

Salah satu skema penyaluran subsidi tepat sasaran ini adalah dengan menggunakan kode batang elektrik atau barcode.

Ini akan memudahkan pemerintah mendeteksi konsumsi masyarakat kurang mampu terhadap LPG 3 kg. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan perbankan nasional.

Dalam penentuan kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah memiliki data berdasarkan tiga kriteria yang jumlahnya 15 juta hingga 25 juta keluarga.

“Jadi tergantung pemerintah mau pakai kriteria yang mana. Datanya sudah ada,” ujarnya.

Baca juga: Asosiasi UMKM Minta Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg Tak Diganggu hingga 2021



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRI Maksimalkan Segmen Ultra Mikro untuk Kejar Pertumbuhan Kredit 7 Persen

BRI Maksimalkan Segmen Ultra Mikro untuk Kejar Pertumbuhan Kredit 7 Persen

Whats New
Harga Bitcoin Anjlok Gara-gara Larangan Bitcoin di China

Harga Bitcoin Anjlok Gara-gara Larangan Bitcoin di China

Whats New
Kemenaker Ungkap 6 Masalah Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji

Kemenaker Ungkap 6 Masalah Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji

Whats New
Menhub: Pembangunan Bandara Siboru di Fak-Fak Capai 30 persen

Menhub: Pembangunan Bandara Siboru di Fak-Fak Capai 30 persen

Whats New
Program Millennial Smartfarming Diharapkan Genjot Produktivitas Pertanian

Program Millennial Smartfarming Diharapkan Genjot Produktivitas Pertanian

Rilis
 Lengkap, Cara Lapor SPT Tahunan Online dan Cara Mendapatkan EFIN

Lengkap, Cara Lapor SPT Tahunan Online dan Cara Mendapatkan EFIN

Whats New
BI Prediksi Terjadi Deflasi 0,01 Persen pada September 2021

BI Prediksi Terjadi Deflasi 0,01 Persen pada September 2021

Whats New
Penuhi Kebutuhan Industri, RI Impor Garam hingga 4,6 Juta Ton

Penuhi Kebutuhan Industri, RI Impor Garam hingga 4,6 Juta Ton

Whats New
Luhut Sebut PPKM Bakal Terus Diterapkan Selama Belum Ada Obat Covid-19

Luhut Sebut PPKM Bakal Terus Diterapkan Selama Belum Ada Obat Covid-19

Whats New
Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto: Kenapa Baru 20 Tahun Kemudian Utang Ditagih?

Kuasa Hukum Obligor BLBI Suyanto: Kenapa Baru 20 Tahun Kemudian Utang Ditagih?

Whats New
Menhub: Progres Pembangunan Bandara Siboru Papua Barat Capai 30 Persen

Menhub: Progres Pembangunan Bandara Siboru Papua Barat Capai 30 Persen

Rilis
 Mengapa Pekerja Wajib Lapor SPT Tahunan?

Mengapa Pekerja Wajib Lapor SPT Tahunan?

Whats New
Rayakan HUT ke-53, Kadin Fokus pada Pemulihan Kesehatan dan Perekonomian Nasional

Rayakan HUT ke-53, Kadin Fokus pada Pemulihan Kesehatan dan Perekonomian Nasional

Whats New
Mengintip Bisnis Luhut, Menteri Jokowi yang Kaya Raya dari Batubara

Mengintip Bisnis Luhut, Menteri Jokowi yang Kaya Raya dari Batubara

Whats New
Kimia Farma Apotek dan CCEP Indonesia Jalin Kerja Sama untuk Tingkatkan Kesehatan Karyawan pada Masa Pandemi

Kimia Farma Apotek dan CCEP Indonesia Jalin Kerja Sama untuk Tingkatkan Kesehatan Karyawan pada Masa Pandemi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.