Edhy Soal Nelayan Pantura Ditolak di Natuna: Jangan Diperpanjang, Itu Urusan Saya

Kompas.com - 17/01/2020, 07:59 WIB
Presiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATPresiden Joko Widodo (kelima kanan) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (keenam kanan), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (keempat kanan) dan Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono (kedua kanan) meninjau kapal pengawas perikanan saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menanggapi kabar adanya dugaan para nelayan berasal dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ditolak oleh warga di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Pasalnya, nelayan penduduk asli Natuna tidak ingin ada keberadaan nelayan Pantura di sana.

"Yang mana? Anda ke Natuna enggak? Jangan diperpanjang, itu urusan saya lah. Kita prioritaskan masalah Natuna, semua nelayan daerah dulu. Kita bangun kekuatan mereka kita besarkan mereka," ujarnya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Baca juga: Datang ke Natuna, Ini Janji Edhy Prabowo ke Nelayan

Bahkan, dengan lugas dia mengatakan, nelayan di Natuna rata-rata berasal dari Pulau Jawa.

"Faktanya seluruh daerah itu nelayan Jawa yang ngisi. Ini masalah kekhawatiran saja," katanya.

Menurut Edhy, minimnya aktivitas nelayan di Natuna disebabkan adanya ombak laut yang tinggi sehingga menyulitkan kapal dari Indonesia untuk berada di perairan tersebut.

Maka tak heran, banyak kapal asing asal China dan Vietnam dengan kondisi serta kapasitas kapal yang mumpuni nyaris menguasi perairan Natuna.

"Sehari sebelum ketemu Pak Presiden enggak ada begitu. Kekosongan di Natuna ini masih ada 305 kapal 100 GT. Ini masih hitungan. Karena laut tinggi, kapal orca kita saja susah masuk. Kita mau ramaikan perbatasan dengan hitungan sustainable ke wilayah perikanan," ujarnya.

Baca juga: Nelayan Lokal Tolak Pengerahan Nelayan Pantura ke Natuna

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan patroli di Laut Natuna.

Pemerintah juga akan mengirim para nelayan yang berasal dari Pantura Pulau Jawa untuk melaksanakan aktivitas kenelayanannya di Laut Natuna.

“Hari ini saya menerima para nelayan dari salah satu wilayah Pantura, sekitar 120 orang, dan mereka siap menyatakan untuk melaksanakan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah Presiden bahwa kita hadir di sana,” ujarnya saat menerima 120 nelayan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Mahfud mengatakan pemerintah akan memberikan fasilitas terhadap nelayan yang akan beraktivitas di Laut Natuna itu.

 

Baca juga: Rivalitas Nelayan Lokal Vs Kapal Ikan Asing di Natuna

Dia juga berpesan agar nelayan memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di sana.

“Selain saudara menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami. Dan saudara akan dilindungi oleh negara, tidak akan ada tindakan-tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting saudara nyaman di situ, negara nantinya akan mengawal kegiatan saudara di situ,” katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X