Subsidi Elpiji 3 Kg Dicabut, Diganti Dana Tunai untuk Warga Miskin

Kompas.com - 17/01/2020, 14:44 WIB
Pekerja menata tabung gas untuk pengisian tabung gas LPG berukuran 3 Kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Tribun MakassarPekerja menata tabung gas untuk pengisian tabung gas LPG berukuran 3 Kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan memberi bantuan dana tunai kepada warga miskin.

Hal ini dilakukan sebagai ganti dari kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) mulai pertengahan 2020.

“Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang, kira-kira tengah dibahas," ujar Arifin di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Harga Elpiji 3 Kg Akan Naik, Ini Kata YLKI

Arifin menjelaskan, langkah ini diambil agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Pemerintah akan mendata warga-warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran,” kata Arifin.

Dengan kebijakan ini, nantinya warga yang dianggap mampu oleh pemerintah tak akan mendapat jatah subsidi. Untuk membeli elpiji 3 kg, warga kategori mampu akan dikenakan harga normal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Iya dong, berarti kan memang mampu," ucap dia.

Baca juga: Subsidi LPG 3 Kg Akan Dicabut, Masyarakat Rentan Miskin Dinilai Paling Terpukul

Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi elpiji 3 kg pada pertengahan 2020. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tepat sasaran elpiji 3 kg.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto beberapa hari yang lalu mengatakan, secara prinsip pemerintah dan DPR telah menyetujui sistem distribusi tertutup elpiji 3 kg.

Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Kasus Covid-19 Melonjak, Industri Ritel Bisa Kembali Terpuruk

Whats New
Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Sempat Menguat, Harga Bitcoin dkk Hari Ini Turun Tipis

Whats New
Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Berharap PTDI “Sukses” Jualan Pesawat, bagaikan Pungguk Merindukan Bulan

Whats New
Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Sri Mulyani Makin Waspadai Dampak Penyebaran Varian Baru Covid-19 ke Ekonomi

Whats New
Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Targetkan BUMN Setor Dividen Rp 35 Triliun Tahun Ini

Whats New
K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

K-24 Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA hingga S1

Work Smart
Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Himbara Batalkan Rencana Pengenaan Tarif ATM Link, KKI Cabut Laporan di KPPU

Whats New
Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Apa Itu Paylater? Simak Definisi, Contoh, dan Tips agar Tak Terjebak

Whats New
OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

OJK Ungkap Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi bagi Pengguna Pinjol

Whats New
Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Kuartal I-2021, Lippo Karawaci Kantongi Pendapatan Rp 3,41 Triliun

Rilis
Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Kemenko Perekonomian: Revisi PP 109 Tahun 2012 Belum Urgen

Whats New
Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Simak Rincian Biaya Sertifikasi Produk Halal dari Sri Mulyani

Whats New
Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Sidang IMO MEPC ke-76 Alot, RI Mentahkan Usul Eropa soal Reduksi Emisi

Whats New
Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Usai Terbitkan Obligasi, Adhi Commuter Properti Kembangkan Dua Proyek

Whats New
Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Ahok Usulkan Fasilitas Kartu Kredit untuk Komisaris dan Direksi Pertamina Dicabut

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X