Menko Luhut Berkilah Tolak Tawaran Investasi Softbank di Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu Menko Kemaritiman dan Investasi dengan optimistis menyebut perusahaan asal Jepang Softbank akan menginvestasikan dana hampir 100 juta dollar AS di calon ibu kota baru di Kalimantan.

Namun ketika Presiden Softbank Masayoshi Son datang ke Indonesia, dia mengatakan belum memikirkan lebih lanjut rencana tersebut.

Terkait dengan pernyataan Softbank tersebut, hari ini, Jumat (17/1/2020), Luhut Pandjaitan berkilah bahwa dia sendiri yang menolak rencana investasi itu. Dia mengklaim bahwa ada alasan penting dari penolakan tawaran investasi itu.

Baca juga: Kata Luhut, Softbank Ingin Investasi 100 Milliar Dollar AS Ke Ibu Kota Baru

"Dia (Softbank) mau menawarkan semua uangnya di Indonesia. Tapi saya nggak mau. 'Ngapain lu taruh semua duit (di Indonesia), nanti dia mengatur-atur lagi," kata Luhut dalam acara Coffee Morning di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Hal ini diungkapkan oleh Luhut menanggapi pernyataan dari Masayoshi Son yang mengatakan bahwa Softbank belum memutuskan jumlah uang yang digelontorkan untuk berinvestasi di Ibu Kota baru Indonesia.

"Kami belum memutukan angkanya, kami baru mendiskusikan potensi-potensinya," kata Masayoshi Son usai bertemu Presiden Joko Widodo Jumat (10/1/2020) pekan lalu.

Baca juga: Softbank Bantah Luhut soal Investasi 100 Miliar Dollar AS di Ibu Kota Baru

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah getol untuk menarik investasi dari berbagai negara seperti halnya Abu Dhabi, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, termasuk investasi dari Softbank di ibu kota baru.

Ibu kota baru akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sana akan dibangun sejumlah rumah sakit bertaraf internasional, sekolah tinggi bertaraf internasional, serta perguruan tingginya.

"Ibu kota ini dibuat klaster-klaster, ada klaster pendidikan tinggi internasional, bisa juga nanti top university dunia. Ada rumah sakit berstandar internasional,," ujarnya.